Ancaman Prabowo ke Korporasi Terlibat Kebakaran Hutan

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali membekukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) alias konsesi enam perusahaan mengenai kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Total sekarang sudah 32 perusahaan nan dikenakan hukuman manajemen berupa pembekuan izin konsesi lantaran mengenai karhutla.

"Sudah ada 26 perusahaan nan kami cabut, kami bekukan, dan pemaksaan pemulihan ekosistem. Pada hari ini kami umumkan kembali pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem rimba terhadap 6 perusahaan," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Jadi total per hari ini sudah ada 32 perusahaan nan kena hukuman administratif di sektor kehutanan," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa pembekuan izin tersebut merupakan tindaklanjut dari dari pengarahan Presiden Prabowo Subianto. Raja Juli menyampaikan Prabowo memerintahkan agar norma tak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

"Sekali lagi sesuai dengan perintah Bapak Presiden, kami lakukan pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem terhadap 6 perusahaan nan tadi saya sebutkan," ujar dia.

Raja Juli membuka kemungkinan membawa enam perusahaan ke arah pidana andaikan terbukti berangkaian dengan karhutla. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Sementara itu, kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga bakal berproses secara pidana andaikan memang ada indikasi ke arah sana. Kemarin malam saya berjumpa dengan Bapak Kapolri, kami sudah laporkan bahwa sekarang sedang berproses di kami Kementerian Kehutanan," jelas Raja Juli

Dia menuturkan Kementerian Kementerian Kehutanan berbareng dengan TNI-Polri, BNPB, BMKG, BPBD, Manggala Agni, Kementerian Pertanian dan Masyarakat Peduli Api tak hanya memadamkan api. Namun, juga mempunyai mandat untuk melakukan penegakan hukum.

​"Clear perintah Bapak Presiden, bahwa penegakan norma tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak saja mengena kepada orang-orang kecil, petani-petani kecil, tetapi juga kepada korporasi," pungkas Raja Juli.