Aliansi Mahasiswa-Warga Kaltim Akan Aksi 21 April, Donasi Penuhi Posko

Jakarta, CNN Indonesia --

Aliansi mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) bakal melakukan tindakan berbareng pada 21 April mendatang.

Rencana tindakan itu dilakukan dengan tuntutan mendesak pemberantasan praktik KKN di lingkungan Pemprov-DPRD Kaltim. Donasi logistik--terutama minuman dalam kemasan--dari penduduk pun berdatangan ke posko relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.

Tiga tuntutan tindakan 21 April

Mengutip dari detikKalimantan, aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pada 21 April kelak dilakukan mengkritisi sejumlah kebijakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yang terdiri atas tiga tuntutan utama.

Pertama, menuntut pertimbangan menyeluruh (audit) terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, terutama mengenai pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan rencana pembaharuan rumah kedudukan sebesar Rp 25 miliar.

Kedua, mendesak penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, massa mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan kegunaan pengawasannya secara maksimal dan independen. Pasalnya, masyarakat menyoroti posisi Ketua DPRD Kaltim nan saat ini Hasanuddin Mas'ud dari Fraksi Golkar merupakan kerabat kandung Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Tiga tuntutan utama itu dirumuskan dalam konsolidasi yang digelar Senin (13/4) malam.

Kamarul Azwan, perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, mengungkapkan bahwa konsolidasi terus dilakukan untuk menyatukan persepsi. Dari beragam diskusi, tuntutan massa sekarang mengerucut pada tiga poin utama, tersebut dugaan KKN tersebut.

Menurut pihaknya, kata Kamarul, sejumlah kebijakan nan belakangan menjadi sorotan publik perlu ditinjau ulang. Termasuk dugaan praktik nepotisme nan dinilai kudu menjadi perhatian dalam tata kelola pemerintahan.

"Harusnya DPRD bisa berdiri independen. Jangan sampai ada relasi nan memengaruhi kegunaan pengawasan," tutur Kamarul, Selasa (14/4) dikutip dari detikKalimantan.

"Jangan sampai relasi family ini memengaruhi keahlian pengawasan majelis secara profesional," sambungnya.

Di sisi lain, dia juga menjelaskan bahwa poster bertuliskan "lengserkan gubernur" nan beredar luas bukanlah tuntutan dari golongan mahasiswa. Menurutnya poster tersebut awalnya berasal dari komponen masyarakat atas nama Aliansi Masyarakat Kaltim nan lebih dulu menyuarakan kemauan aksi.

"Itu bukan dari teman-teman mahasiswa. Itu dari komponen masyarakat nan lebih dulu bergerak," ujarnya.

Bantuan logistik

Sementara itu menjelang aksi, masyarakat mulai mendirikan posko dan support logistik mulai mengalir.

Berbeda dengan tindakan demo biasanya, kali ini tidak hanya menggema di ruang-ruang konsolidasi mahasiswa, tetapi juga beragam kalangan. Keterlibatan masyarakat mewujud nyata dalam corak bantuan, mulai dari tumpukan kardus air mineral hingga uang.

Saat ini, terdapat dua titik utama posko penerimaan logistik, ialah di area Lembuswana dan Jalan S Parman, Samarinda.

Salah satu relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, menuturkan bahwa support datang tidak hanya dari penduduk Samarinda, melainkan juga dari Balikpapan hingga Tenggarong.

"Bentuknya macam-macam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, sampai duit tunai," ungkap Irma, Rabu (15/4) dikutip dari detikKalimantan.

Meski belum dihitung secara menyeluruh, Irma menyatakan bantuan nan masuk melalui metode pembayaran QRIS saja sudah menyentuh nomor Rp 20 juta dan diperkirakan totalnya mencapai puluhan juta rupiah.

Menurut Irma, para dermawan tidak didominasi oleh kalangan berduit, melainkan justru mengalir deras dari keringat masyarakat mini nan ikut merasa resah. Irma mengatakan bahwa lebih dari 100 orang telah berkontribusi dengan langkah mereka masing-masing.

"Ada pemulung nan kasih Rp20 ribu, apalagi ada nan Rp5 ribu. Anak SD juga ada nan nyumbang Rp1.000. Ibu-ibu pedagang juga ikut bantu semampunya, apalagi ada nan bawa hasil kebun seperti singkong dan pisang," ceritanya.

Tumpukan logistik dari masyarakat ini disebut-sebut menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan nan dinilai tidak prorakyat, dari mulai pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar hingga pembaharuan rumah kedudukan gubernur Rp25 miliar.

Hingga buletin ini ditulis CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi baik dari Gubernur maupun Pemprov Kaltim, dan DPRD Kaltim mengenai rencana tindakan besar-besaran penduduk pada 21 April mendatang.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(ugo)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]