Aksi Sigap Pemerintahan Prabowo Antisipasi PHK Massal Besar-besaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bergegas menyelesaikan persoalan suplai gas industri. Ada dua rapat koordinasi nan dilakukan pada hari ini duit digelar agar persoalan ini tidak berujung pada penutupan pabrik hingga keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbareng pemerintah dan serikat pekerja sebagai bagian dari Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Turut datang dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh/Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea.

Pada pertemuan itu dibahas mengenai info pemutusan hubungan kerja (PHK) nan berpotensi dilakukan sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah potensi PHK nan terjadi di sektor industri manufaktur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa satu perihal nan dibahas adalah persoalan suplai gas industri. Dia menjelaskan dalam satu dua hari ini bakal diputuskan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan itu, meski belum dibeberkan perincian lebih lanjut.

"Sesuai dengan petunjuk dari bapak presiden untuk segera mencari jalan keluar, nan mungkin dalam satu - dua hari ini kita bakal ambil keputusan untuk memastikan aktivitas - aktivitas di sektor nan memerlukan gas, terutama di sektor industri dapat melangkah sebagaimana seharusnya," katanya, usai rapat.

Pada rapat itu Prasetyo juga berbincang dari unsur DPR hingga serikat pekerja, terutama adanya info perusahaan nan berpotensi melakukan PHK.

"Tadi hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan persoalan apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," katanya.

Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak sigap merespons keluhan pelaku industri mengenai nilai gas industri nan belakangan memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan operasional. Bahkan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan berasas pengarahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pihaknya langsung menggelar rapat koordinasi berbareng PT PGN, SKK Migas, Kementerian Perindustrian, dan para pelaku industri pengguna skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada hari ini.

"Iya membahas (harga gas), dan gimana kita sesuai pengarahan beliau, menuntaskan mengenai dengan masalah HGBT," kata Laode ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).

Menurut Laode, rapat ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah menyelesaikan persoalan penerapan HGBT, termasuk menyiapkan revisi Keputusan Menteri (Kepmen) mengenai HGBT.

"Jadi, intinya suplai dari sisi hulu sama kebutuhan di sisi industri itu kita matching-kan agar tidak ada lagi perbedaan nan kemudian di kemudian hari diklaim sebagai kekurangan pasokan," ujarnya.

Laode menegaskan pihaknya mau memastikan kesiapan gas bagi industri tetap aman. Karena itu, ESDM tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap keahlian pasokan dari hulu dan kebutuhan masing-masing sektor industri.

Ia juga meluruskan rumor nan berkembang mengenai kenaikan nilai gas. Menurut dia, kenaikan nan terjadi belakangan bukan berasal dari nilai gas pipa nan disalurkan melalui skema HGBT, melainkan dari liquefied natural gas (LNG) di pasar internasional.

55.000 Pekerja Pabrik Terancam PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wa mengungkapkan dari info asosiasinya ada 55.000 pekerja pabrik nan terancam di PHK. Bahkan satu perusahaan sudah ditutup adalah PT Granito.

Lebih lanjut, menurutnya ada persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nan dibahas, menurutnya perihal ini juga menyimpan potensi PHK nan bekerja.

"Lalu nan kedua masalah RKAB nan juga menyimpan potensi sangat besar PHK di 150.000 pekerja, tetapi saya percaya pemerintah sangat sigap mengambil keputusan, sangat cermat," tuturnya.

"Saya pastikan pemerintah berada di pihak pekerja dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB," tambahnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]