Adaptasi Ideologi Tiongkok dan Ketahanan Politik Beijing

Pada 1978, ketika Deng Xiaoping memulai reformasi ekonomi, Tiongkok memasuki fase nan mengubah arah sejarahnya. Negara nan dibangun melalui revolusi komunis mulai membuka diri terhadap sistem pasar, investasi asing, dan perdagangan global.

Bagi sebagian kalangan, langkah tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip sosialisme klasik. Namun bagi Deng, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama untuk memperkuat negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hampir lima dasawarsa kemudian, hasil transformasi itu terlihat jelas. Tiongkok tumbuh menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, pusat manufaktur global, sekaligus salah satu pemain utama dalam pengembangan teknologi strategis seperti kepintaran buatan, daya hijau, dan semikonduktor.

Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan nan terus menjadi perdebatan: Sejauh mana Tiongkok saat ini tetap dapat dipahami sebagai negara sosialis, dan gimana Partai Komunis Tiongkok mempertahankan legitimasi politiknya di tengah perubahan ekonomi nan sangat besar?

Pertanyaan ini semakin relevan ketika Tiongkok menghadapi beragam tantangan pada dasawarsa 2020-an. Persaingan teknologi dengan Amerika Serikat semakin intensif, sementara di dalam negeri Beijing menghadapi perlambatan ekonomi, krisis sektor properti, penurunan nomor kelahiran, dan penuaan populasi.

Dalam banyak negara, kombinasi tekanan eksternal dan persoalan domestik seperti itu dapat memicu krisis politik. Namun, Tiongkok menunjukkan keahlian penyesuaian nan relatif tinggi. Salah satu aspek pentingnya adalah keahlian negara dan partai untuk menyesuaikan narasi ideologis dengan perubahan situasi.

Pada era Mao Zedong, legitimasi politik dibangun melalui revolusi dan perjuangan kelas. Pada masa Deng Xiaoping, konsentrasi bergeser pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Ketika memasuki era Jiang Zemin, golongan pengusaha mulai diintegrasikan ke dalam proyek pembangunan nasional. Sementara di bawah kepemimpinan Xi Jinping, negara kembali memperkuat kontrol politik tanpa meninggalkan sistem pasar nan dianggap krusial bagi pertumbuhan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ideologi di Tiongkok tidak berkarakter statis. nan relatif konsisten justru adalah posisi Partai Komunis sebagai pusat pengambilan keputusan politik.

Di sinilah muncul salah satu paradoks Tiongkok modern. Negara ini mempertahankan identitas sebagai negara sosialis, tetapi pada saat nan sama melahirkan perusahaan-perusahaan swasta raksasa dan sejumlah miliarder nan memainkan peran krusial dalam ekonomi nasional.

Meski demikian, berbeda dengan banyak negara kapitalis, akumulasi kekayaan tidak otomatis berujung pada kekuasaan politik. Negara tetap mempertahankan kapabilitas untuk mengatur dan membatasi pengaruh sektor swasta ketika dianggap perlu. Peristiwa nan melibatkan pendiri Alibaba, Jack Ma, sering dijadikan contoh mengenai gimana negara menegaskan pemisah antara kekuatan ekonomi dan otoritas politik.

Karena itu, perpaduan antara sosialisme dan pasar di Tiongkok mungkin lebih tepat dipahami sebagai corak pragmatisme kebijakan daripada sekadar kompromi ideologis. Mekanisme pasar digunakan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi negara tetap mempertahankan peran dominan dalam menentukan arah pembangunan.

Pendekatan nan sama terlihat dalam strategi menghadapi persaingan teknologi global. Jika pada masa reformasi keberhasilan diukur melalui investasi dan ekspor, saat ini konsentrasi semakin bergeser pada kemandirian teknologi. Pemerintah mendorong investasi besar-besaran di sektor semikonduktor, kepintaran buatan, komputasi kuantum, dan industri strategis lainnya.

Perubahan tersebut juga menunjukkan pergeseran sumber legitimasi politik. Jika pertumbuhan ekonomi menjadi fondasi utama legitimasi pada era reformasi, sekarang rumor kebangkitan nasional, kedaulatan teknologi, dan posisi Tiongkok dalam tatanan dunia semakin menonjol dalam narasi resmi pemerintah.

Konsep-konsep seperti "Chinese Dream", "National Rejuvenation", dan "Common Prosperity" mencerminkan upaya negara untuk menjawab tantangan baru sekaligus menjaga kohesi sosial di tengah perubahan ekonomi dan demografi.

Namun, keahlian beradaptasi tidak berfaedah bebas dari persoalan. Tiongkok tetap menghadapi tantangan nan umum ditemukan di negara-negara berpendapatan menengah ke atas, mulai dari penuaan penduduk, rendahnya nomor kelahiran, tingginya biaya pendidikan, hingga meningkatnya kekhawatiran generasi muda terhadap mobilitas sosial dan kesempatan ekonomi di masa depan.

Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan Tiongkok menghadirkan paradoks tersendiri. Model nan efektif mengurangi kemiskinan dan mempercepat industrialisasi juga menghasilkan tantangan sosial baru nan lebih kompleks.

Bagi banyak negara berkembang, pengalaman Tiongkok tetap menarik lantaran menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu kudu mengikuti jalur liberal Barat. Negara dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur.

Namun pelajaran krusial dari Tiongkok tidak hanya terletak pada kuatnya peran negara. nan lebih menentukan adalah kapabilitas lembaga untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan domestik maupun global.

Karena itu, meniru Tiongkok tidak cukup hanya dengan memperbesar peran negara alias membangun prasarana dalam skala besar. nan lebih krusial adalah membangun birokrasi nan efektif, keahlian perencanaan jangka panjang, dan elastisitas kebijakan dalam menghadapi perubahan.

Pada akhirnya, pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa ketahanan suatu sistem politik tidak selalu ditentukan oleh keahlian mempertahankan ideologi secara kaku, tetapi oleh kemampuannya menyesuaikan diri dengan realitas nan terus berubah. Dalam kasus Beijing, penyesuaian tersebut menjadi salah satu aspek nan menjelaskan kenapa sistem politiknya tetap memperkuat dan berpengaruh hingga hari ini.