98 Resolution Network: Pemerintahan Prabowo Terbuka Terhadap Kritik dan Koreksi

Komunitas aktivis 98 Resolution Network menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik publik. Sikap itu, menurut mereka, menjadi salah satu semangat reformasi nan tetap dijalankan dalam pemerintahan saat ini.

“Presiden Prabowo dalam beragam kesempatan menegaskan untuk membuka diri terhadap kritik dan koreksi dari rakyat, dan itu dibuktikan dengan melakukan koreksi terhadap dugaan penyimpangan tata kelola program MBG,” kata Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, dalam bertemu pers di SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (21/5),

Meski demikian, Haris menilai kritik terhadap pemerintahan saat ini belum sepenuhnya menawarkan paradigma pengganti terhadap program-program pemerintah.

“Namun, kami menilai aktivitas nan mengkritisi kebijakan dan program Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini tetap jauh dari nan berkarakter paradigmatik, kami tidak membaca ada tawaran pandangan dan program pengganti nan membedakan alias menjadi antitesis Program Pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Haris kemudian membandingkan dengan aktivitas politik di era sebelumnya, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan, era orde baru, hingga awal reformasi, nan menurutnya mempunyai tawaran paradigma pengganti terhadap kekuasaan saat itu.

Ia juga menyoroti kejadian kritik terhadap kebijakan anggaran pemerintah yang, menurut mereka, justru mempertanyakan program kesejahteraan rakyat.

“Kami justru menilai terjadi anomali dalam aktivitas mengkritisi kebijakan pemerintah, biasanya aktivitas sosial memperjuangkan kepentingan rakyat, nan terjadi justru sebaliknya, ketika aktivitas sosial malah mempersoalkan politik anggaran nan dialokasikan untuk membangun kesejahteraan rakyat, apalagi condong bermindset neoliberal,” kata Haris.

Haris membujuk seluruh komponen bangsa menjaga persatuan di tengah dinamika politik dan memperkuat kerakyatan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Mari kita jaga kerakyatan politik nan telah dicapai sebagai perangkat untuk mempercepat perwujudan kerakyatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.