67 Persen Pengangguran di RI adalah Gen Z

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, saat pembukaan Rapat Kerja Koordinasi Nasional Apindo di Hotel Claro Makassar, Selasa (4/8/2026).(MI/Lina Herlina)

ANGKA pengangguran Indonesia memang menunjukkan tren perbaikan. Pada Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68%, turun dari 4,76% pada periode nan sama tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran absolut pun turun 35 ribu orang menjadi 7,24 juta orang.

Namun, di kembali nomor makro nan membaik itu, ada satu realitas pahit nan tak bisa diabaikan. Pengangguran didominasi oleh generasi muda. 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat, sekitar 67% dari total pengangguran nasional berasal dari Generasi Z, golongan usia 15 hingga 29 tahun, nan jumlahnya mencapai 4,9 juta orang. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, saat pembukaan Rapat Kerja Koordinasi Nasional Apindo di Hotel Claro Makassar, Selasa (4/8), nan turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Anggota DPR RI.

Ketidakpastian

Shinta Kamdani juga menegaskan bahwa tantangan nan dihadapi saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Ketidakpastian telah menjadi new normal, sebuah kondisi nan kudu dihadapi bukan sebagai anomali, melainkan sebagai realitas nan melekat.

Perang di area Timur Tengah, perlambatan ekonomi global, hingga gangguan rantai pasok bumi telah menekan industri manufaktur nasional. 

Data menunjukkan bahwa hingga Mei 2026, sebanyak 126.000 pekerja berstatus nonaktif akibat PHK berasas catatan BPJS Ketenagakerjaan. Sektor manufaktur berorientasi ekspor menjadi nan paling terdampak.

"PHK bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi nyaris semua negara sedang menghadapi banyak tekanan akibat perlambatan ekonomi dunia dan perubahan struktur industri," ujar Shinta.

High Cost Economy

Namun tantangan eksternal saja tidak cukup menjelaskan kenapa Gen Z menjadi korban paling parah. Di dalam negeri, bumi upaya tetap kudu melangkah dengan beban ekonomi biaya tinggi (high cost economy) nan terus membengkak.

Apindo memetakan setidaknya empat sumber tekanan utama. Pertama, biaya logistik. Biaya logistik Indonesia mencapai 14,29% dari PDB, jauh lebih tinggi dibanding Singapura nan hanya 8%, dan tetap di atas Malaysia, Filipina, serta India nan berada di kisaran 13%.

Akar Masalah di Hulu

Bagi Apindo, PHK hanyalah ujung dari persoalan nan telah lama timbul di hulunya. Setiap halangan nan dibiarkan bakal memutus pengaruh berganda (multiplier effect) nan semestinya menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja.

"Kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita kudu berani memperbaiki di hulunya," demikian pesan nan terus disuarakan Apindo.

Ironisnya, ketika lapangan kerja umum semakin susah diciptakan dan dipertahankan, para pencari kerja,terutama Gen Z terpaksa masuk ke sektor informal. Hampir 60% tenaga kerja Indonesia sekarang bekerja di sektor informal, tanpa kepastian kerja, bayaran nan condong rendah, dan tanpa perlindungan sosial nan memadai.

Solusi dari Hulu ke Hilir

Menghadapi kompleksitas persoalan ini, Apindo memilih tidak hanya mengkritik. Organisasi pengusaha itu telah membentuk Task Force Debottlenecking. Sebuah tim nan mengidentifikasi, memetakan dengan matriks rinci, mengawal, dan memastikan perbaikan beragam agenda betul-betul dirasakan oleh bumi usaha.

"Kami sudah me-mapping isu-isu prioritas krusial nan kudu segera diselesaikan, debottlenecking dan deregulasi," jelas Shinta. (LN/E-4)