4.000 Pekerja Nike Dirumahkan, Pengusaha Ungkap Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Anton Supit mengungkap argumen di kembali perumahan sekitar 4.000 pekerja pabrik sepatu Nike di Bandung, Jawa Barat.

Berbeda dengan info sebelumnya, nan menyebut argumen merumahkan tenaga kerja sementara itu lantaran terjadinya keterlambatan pasokan bahan baku, Anton menilai kondisi tersebut lebih dipicu oleh melemahnya pesanan dari pasar global.

Menurut Anton, industri dasar kaki nasional saat ini sangat berjuntai pada permintaan ekspor. Karena itu, ketika ekonomi dunia melambat, pesanan dari merek-merek internasional ikut menurun dan berakibat pada aktivitas produksi pabrik.

"Jadi gini, mengenai buletin itu sih tidak betul bahwa itu masalah bahan baku ya," kata Anton kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan, industri sepatu mempunyai karakter nan mirip dengan industri garmen, ialah sangat berjuntai pada kondisi pasar dunia.

"Jadi persepatuan sekarang itu kan kita eksportir pasar global. Nah, jadi jika pasar dunia itu kan sangat tergantung kondisi dunia juga. Kalau ekonomi menurun pasti order menurun," ujarnya.

Anton mengatakan, merek-merek internasional saat ini menerapkan sistem worldwide sourcing dengan menempatkan produksi di sejumlah negara, terutama China, Vietnam, dan Indonesia. Ketika pesanan menurun, perusahaan bakal memilih letak produksi nan dianggap paling efisien.

Menurut dia, pemilik merek bakal menempatkan order ke letak nan menawarkan efisiensi dan untung paling baik. Karena itu, daya saing industri menjadi aspek krusial dalam memperebutkan pesanan global.

"Nah... sebagai nan punya pabrik tentunya dia bakal memandang di mana dia produksi nan paling baik," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan, sekitar 4.000 pekerja pabrik sepatu Nike di Bandung dirumahkan sejak 15 Juni 2026.

"Sekitar 4 ribu pekerja Pabrik sepatu NIKE di Bandung dirumahkan. Dua hari nan lampau terinfo dari Pengurus KSPN pabrik tersebut bahwa mulai 15 Juni 2026 sekitar 4 ribu pekerja dari total jumlah pekerja 14 ribuan, dirumahkan," ungkap Ristadi kepada CNBC Indonesia, dihubungi terpisah.

Menurut info nan diterima KSPN, kondisi tersebut dipicu keterlambatan pasokan bahan baku nan sebelumnya disuplai langsung oleh Nike.

"Keterlambatan supply bahan baku ini informasinya disebabkan lantaran sebelumnya di-supply bahan baku langsung oleh pihak NIKE. Tapi kemudian diserahkan ke vendor pihak ke tiga, jadi mungkin ada halangan teknis. Diperkirakan bahan baku baru tersedia bulan Juli," katanya.

Namun, Anton membantah dugaan tersebut. Ia menegaskan, industri sepatu nasional tidak berjuntai pada impor bahan baku dari Amerika Serikat.

"Bukan. Apalagi nan dipakai argumen kekurangan bahan baku dari Amerika, kita di sepatu kan tidak impor peralatan dari Amerika kan," tegasnya.

Ia menyebut sebagian besar bahan baku dasar kaki diperoleh dari dalam negeri, maupun negara-negara Asia.

"Ya kita dari China, dari Vietnam, dari mana-mana lah dan sebagian besar lokal," sebut Anton.

Anton juga menegaskan, pekerja nan terdampak saat ini belum mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan hanya dirumahkan sembari menunggu perbaikan permintaan pasar.

"Nah dalam kasus ini dia tidak PHK tetapi pekerjanya dirumahkan. Jadi mereka tidak bekerja tetapi tetap digaji kan sampai menunggu perbaikan order," katanya.

Ia berambisi para pekerja dapat kembali bekerja ketika pesanan mulai pulih.

"Ya kelak jika situasi membaik kan saya kira masuk lagi mereka kan. Ya tergantung manajemen masing-masing, jika memang ordernya membaik dia kan memerlukan pekerja juga," ujar dia.

Di tengah tekanan ekonomi global, Anton menilai pemerintah dan pelaku upaya perlu memperkuat daya saing industri nasional agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi dan produksi dibandingkan negara pesaing seperti China maupun Vietnam.

"Oleh lantaran itu, kita kudu betul-betul mempersiapkan diri membenahi suasana investasi, agar kita lebih kompetitif," katanya.

Ia menambahkan, perbaikan suasana investasi perlu dilakukan melalui kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta kemudahan proses impor dan ekspor.

"Kepastian norma ya masalah-masalah konsistensi kebijakan, proses impor ekspor kan gitu nan selalu menonjol itu. Ya perbaikan suasana investasi agar kita lebih kompetitif gitu," pungkas Anton.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]