Wamenko Pangan Yakin RI Bisa Kurangi Impor Daging dengan Cara Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pasokan daging nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Menurut Hanif, area perkebunan sawit mempunyai karakter nan mendukung pengembangbiakan alias breeding sapi secara alami. Model ini dinilai lebih efektif dibandingkan fertilisasi buatan, lantaran proses reproduksi berjalan secara natural dan biaya pemeliharaannya lebih rendah.

"Model ini sangat cocok untuk breeding. Setelah anak sapi berumur tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam," ujar Hanif, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Ia mengungkapkan, keberhasilan integrasi sawit dan peternakan sapi telah terlihat di PT Buana Karya Bhakti. Berdasarkan penjelasan pengelola, populasi sapi nan semula sekitar 300 ekor sekarang meningkat menjadi nyaris 1.500 ekor. Seluruh ternak tersebut dipelihara di area perkebunan seluas nyaris 16 ribu hektare.

Hanif menjelaskan, dengan rasio sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, kesempatan pengembangan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di Kalimantan Selatan tetap sangat besar.

Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit nan ada di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak untuk diintegrasikan dengan upaya peternakan sapi.

"Kalau 250 ribu hektare ini diintegrasikan, maka paling tidak ada sekitar 20 ribu ekor sapi nan bisa dipelihara. Jumlah ini dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan sapi pangkas di Kalimantan Selatan," katanya.

Saat ini, kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai 56 ribu hingga 57 ribu ekor per tahun. Namun, keahlian produksi wilayah tersebut baru sekitar 33 ribu ekor, sehingga tetap terdapat kekurangan lebih dari 20 ribu ekor.

Hanif menilai, konsep integrasi sawit dan sapi juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Menurutnya, andaikan model serupa diperluas ke beragam daerah, kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional bakal semakin signifikan.

Potensi tersebut dinilai sangat besar mengingat Indonesia mempunyai lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dengan dugaan kebutuhan lahan sekitar 13 hingga 15 hektare per ekor sapi, lahan sawit nasional diperkirakan bisa menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi.

"Angka itu sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan daging kita sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, sehingga tetap ada kekurangan nan selama ini dipenuhi melalui impor," jelasnya.

Selain berkontribusi terhadap pasokan daging, Hanif mengatakan keberadaan sapi di area perkebunan juga memberikan faedah ekonomi bagi perusahaan sawit. Ternak sapi dapat membantu mengurangi biaya pembersihan gulma hingga 50%-70%, sementara kotoran ternak berfaedah meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung produktivitas tanaman.

Untuk menjaga kualitas lahan, sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir. Sapi hanya ditempatkan di satu titik selama satu hari sebelum dipindahkan ke letak lain, sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada kondisi tanah.

Ke depan, pemerintah bakal membahas pengembangan program SISKA berbareng kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menyiapkan regulasi, sekaligus menciptakan suasana upaya nan mendukung pengembangan integrasi sawit dan peternakan sapi secara berkelanjutan.

"Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita kudu menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu kelebihan kompetitif nan dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional," pungkasnya.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]