Zulhas Buka PAPEDA Summit 2026, Dorong Papua Maju dan Damai

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan PAPEDA Summit 2026 nan mengusung tema "Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan" di Sorong, Papua Barat Daya. Forum ini dihadiri Gubernur Papua Barat Daya serta 56 mitra pembangunan dan lembaga donor.

Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang perbincangan seluas-luasnya dengan pemerintah daerah, masyarakat Papua, dan seluruh pemangku kepentingan. Dialog tersebut diperlukan untuk menentukan arah pembangunan nan menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kekayaan alam dan laut Papua.

Menurutnya, pembangunan Papua memerlukan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta seluruh pemangku kepentingan.

"Saya bersedia berdialog, berkomunikasi, dan memfasilitasi. Kita mau Papua maju dan Papua penuh damai. PAPEDA Summit kudu menjadi ruang untuk kita bicara berbareng tentang apa nan betul-betul dibutuhkan Papua dan apa nan dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepatnya," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).

Zulhas mengatakan dirinya nyaris setiap bulan datang ke Papua untuk memandang langsung perkembangan beragam program pemerintah. Menurutnya, kebijakan pembangunan Papua kudu berangkat dari persoalan nyata nan dihadapi masyarakat serta potensi nan dimiliki setiap wilayah.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan masyarakat Papua memperoleh pangan dengan nilai terjangkau. Masyarakat Papua, kata dia, tidak boleh bayar pangan lebih mahal hanya lantaran persoalan konektivitas dan distribusi.

"Tugas kita mengawal pangan. Jangan sampai masyarakat Papua kudu bayar pangan lebih mahal. Untuk tujuan itulah Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan dikembangkan dengan melibatkan masyarakat lokal, dengan tetap menjaga area rimba dan area masyarakat adat. Harapan kita, ke depan kebutuhan pangan masyarakat Papua semakin banyak diproduksi dan dipenuhi dari Papua sendiri," kata Zulkifli.

Selain pangan, Zulhas memberi perhatian terhadap kesejahteraan nelayan nan dinilai tetap memerlukan keberpihakan dan penguatan ekosistem usaha.

"Nelayan kita paling tertinggal, nilai tukarnya hanya 103, termasuk dalam desil 1 hingga 2. Artinya, jika tidak diberi support sosial mereka tidak bisa makan. Maka kita bangun Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Biak. Dengan ekosistem nan mendukung, diharapkan nilai tukar nelayan bakal naik menjadi 120 tahun depan, 2027," tambahnya.

Sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Zulhas juga menyampaikan sejumlah pembenahan agar biaya sekitar Rp22 triliun nan dikelola BPDLH dapat segera disalurkan.

"Tidak boleh biaya tersendat lantaran patokan sehingga ujung-ujungnya rapat-rapat nan tidak perlu. Dana lingkungan hidup kudu segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar kawasan, termasuk wilayah Papua," tegas Zulhas.

Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui beragam kebijakan dan program pemerintah, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP).

Menurutnya, program tersebut perlu terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh program pembangunan juga kudu bermuara pada satu tujuan, ialah memastikan kekayaan dan potensi Papua memberikan faedah sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.

"Papua mempunyai kekayaan alam dan potensi nan luar biasa. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua," pungkasnya.

(ega/ega)