Zakat Melimpah dan Ironi Kesejahteraan Semu di Pelataran Masjid

Masjid di Indonesia sejatinya lebih dari sekadar tempat sujud. Dengan jumlah melampaui 315 ribu gedung (merujuk info SIMAS Kemenag 2025), masjid adalah prasarana sosial paling masif nan kita miliki. Hampir di setiap jengkal permukiman, menara masjid berdiri tegak.

Secara matematis, jika dikelola dengan visi nan strategis, jaringan ini mempunyai kapabilitas luar biasa untuk menjadi pusat resolusi ekonomi umat. Sayangnya, realita di lapangan tetap jauh dari kata ideal.

Di satu sisi, potensi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) nasional menyentuh nomor nan fantastis: Rp327 triliun. Namun di sisi lain, kita tetap sering memandang pemandangan ironis. Di sekitar pelataran masjid nan megah, tetap banyak jamaah nan hidupnya kembang kempis, terjerat utang pinjol, alias kesulitan memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari.

Ada kontras nan menyayat hati di sini: dananya melimpah, tapi akibat kesejahteraannya terasa semu.

Akar Masalah: Bukan Kurang Dermawan, melainkan "Uang Tidur"

Jika ditarik ke akar masalah, kemandekan ini sama sekali bukan lantaran umat kurang dermawan. Justru sebaliknya, orang Indonesia diakui bumi sebagai salah satu masyarakat paling royal dalam urusan sedekah. Masalah utamanya murni ada pada sistem pengelolaan.

Banyak biaya kas masjid nan pada akhirnya sekadar menjadi "uang tidur" (idle fund). Uangnya kondusif tersimpan di rekening, tapi tidak bergerak. Dipakai pun biasanya hanya berputar untuk kebutuhan operasional rutin alias berlomba-lomba mempercantik gedung fisik.

Padahal, jika dikelola dengan pendekatan nan produktif, biaya umat tersebut bisa menjelma menjadi modal upaya UMKM, support perangkat kerja, alias program pemberdayaan nan betul-betul bisa memutus rantai kemiskinan jamaah.

Sertifikasi Amil: Niat Baik nan Terbentur Realita

Negara sebenarnya tidak tinggal diam. Upaya perbaikan sudah dilakukan, salah satunya lewat standardisasi amil (pengelola zakat). Kini ada sertifikasi resmi dari BAZNAS dan BNSP untuk memastikan biaya umat dikelola oleh SDM nan ahli dan kompeten.

Secara konsep, langkah ini patut diacungi jempol. Namun di lapangan, muncul anomali baru: biayanya terlampau mahal.

Untuk mengikuti ujian sertifikasi amil, biayanya bisa mencapai Rp1,7 juta. Jika ditambah dengan paket training lengkap, angkanya bisa membengkak hingga Rp4–5 juta. Sekarang, mari kita bicara realita. Mayoritas pengurus masjid di akar rumput adalah relawan. Mereka bekerja tanpa digaji, murni lantaran panggilan ibadah. Lalu tiba-tiba, kenapa mereka diwajibkan bayar jutaan rupiah demi "diakui kompeten"?

Di sinilah letak paradoksnya. Standar profesionalisme mau dikerek naik, tapi aksesnya justru menjadi tembok tebal nan membikin pengelola di tingkat bawah makin susah berkembang.

Transparansi nan Berhenti di Papan Pengumuman

Akibat keterbatasan SDM dan akses kompetensi tersebut, pengelolaan biaya umat di banyak masjid akhirnya stagnan. Transparansi finansial pun sering kali hanya berakhir pada selembar kertas di papan pengumuman:

"Saldo kas masjid minggu ini: Rp50.000.000."

Laporan itu berakhir pada nomor nominal, tapi kehilangan ruh sosialnya. Jarang sekali kita memandang masjid nan mempublikasikan laporan seperti:

1. Berapa persen biaya nan dialokasikan untuk menyelamatkan UMKM sekitar dari rentenir?

2. Berapa banyak program produktif nan sudah melangkah bulan ini?

3. Berapa jumlah mustahik (penerima zakat) di lingkungan masjid nan sukses naik kelas menjadi muzakki (pemberi zakat)?

Ujung-ujungnya, nomor kas masjid nan dibanggakan itu hanya sekadar saldo tak bernyawa, bukan solusi ekonomi.

Selama ini, kita terlalu nyaman berlindung di kembali narasi "yang krusial ikhlas". Padahal di era modern nan penuh tantangan ekonomi ini, tulus saja tidak cukup. Kita butuh sistem, butuh skill manajemen, dan butuh transparansi pengelolaan.

Zakat dan infak bukan sekadar ibadah personal, melainkan juga instrumen pemerataan ekonomi. Pertanyaannya sekarang sangat sederhana: Mau terus nyaman menumpuk saldo kas dengan langkah lama, alias mulai sadar bahwa ada nan salah dengan langkah kita mengelola biaya umat?

Sebab, rasanya sungguh tidak layak jika menara masjid berdiri menjulang dan saldo kasnya melimpah, sementara jamaah di bawah bayang-bayangnya tetap kudu berjuang sendirian melawan kemiskinan.