Weaving Wonders Angkat Kisah Perempuan NTT di Ketahanan Pangan

Jakarta, CNN Indonesia --

Pameran berjudul "Weaving Wonders, Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur" digelar di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13-27 Juni 2026.

Pameran ini mengenalkan budaya NTT melalui tenun, kuliner, dan rumah adat. Selain itu pameran ini juga menghadirkan beragam aktivitas seperti sesi berbagi pengalaman, workshop, serta ruang untuk membangun jejaring dan kolaborasi.

Pameran diinisiasi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Penabulu-Oxfam. Forum tersebut menghadirkan para pemegang kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat budaya dalam serangkaian obrolan panel untuk membangun peta jalan berbareng mengenai kedaulatan pangan, pariwisata berkesadaran, pemberdayaan perempuan, serta ekonomi restoratif.

Dalam keterangan tertulis Pendiri Yayasan Uma Nusantara sekaligus inisiator Weaving Wonders, Yori Antar, mengatakan bahwa pameran ini diharapkan menjadi ruang kerjasama bagi beragam pihak nan mempunyai perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan.

"Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kerjasama nan mempertemukan beragam pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan nan mendorong peran wanita dalam pembangunan ekonomi nan lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan nan mendukung.

Mengacu pada laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) tahun 2024, Indonesia diperkirakan memerlukan Rp892 triliun hingga 2045 untuk menjalankan strategi ekonomi restoratif secara efektif di beragam sektor.

Karena itu, dibutuhkan kerjasama nan melibatkan sektor swasta, perusahaan sosial, organisasi komunitas, lembaga swadaya masyarakat, investor, donor, hingga organisasi filantropi.

NTT sendiri menjadi salah satu wilayah nan banyak menjadi letak pengembangan program ekonomi restoratif dan berkelanjutan. Hal ini tidak terlepas dari beragam tantangan sosial ekonomi nan tetap dihadapi masyarakat setempat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,5 persen. Sementara prevalensi stunting berada di nomor 31,4 persen, tetap jauh di atas rata-rata nasional. Selain itu, wilayah ini juga menghadapi beragam persoalan lain seperti kekerasan terhadap wanita dan anak serta human trafficking nan kebanyakan korbannya adalah perempuan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menilai beragam persoalan tersebut saling berangkaian dan berakar pada aspek ekonomi.

"Berbagai persoalan wanita dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berangkaian dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah," kata Veronica Tan.

Perempuan Penggerak Ketahanan Pangan dan Lingkungan

Di tengah beragam tantangan tersebut, wanita di NTT dinilai mempunyai kontribusi ekonomi nan signifikan. Berdasarkan Survei GoodStats 2024, wanita NTT menyumbang 42,4 persen terhadap pendapatan rumah tangga, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional nan berada di kisaran 36,1 persen.

Perempuan juga menjadi penggerak sejumlah program ekonomi restoratif seperti Mama Bambu melalui agroforestri bambu dan Kebun Pangan Perempuan (KPP).

Dua program tersebut berfokus pada pelestarian lingkungan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sekaligus menjadi upaya menekan nomor kemiskinan dan stunting.

"Kebun Pangan Perempuan menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi family sekaligus meningkatkan posisi wanita dalam pengambilan keputusan rumah tangga,"kata Veronica.

Menurutnya ini bukan sekadar program kebunn melainkan juga strategi penguatan wanita dan family dari desa.

Langkah pemberdayaan wanita juga diperkuat melalui kebijakan negara. Pada Mei 2026, pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam golongan tani rimba wanita di NTT dengan total lahan kelolaan mencapai 648 hektare.

Pemberian kewenangan kelola tersebut menjadi terobosan krusial mengingat dari total 12,7 juta hektare area rimba nan dialokasikan pemerintah secara nasional, pengelolaan nan diberikan kepada golongan wanita tetap tergolong jarang.

Melalui kebijakan tersebut, wanita di NTT sekarang berkedudukan dalam pemulihan ekosistem rimba sebagai ruang hidup dan sumber keberlanjutan masyarakat.

(tim/tim)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]