Pramono Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Film Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pajak 50 persen untuk jasa kesenian, hiburan, dan tontonan film nasional. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri film dan menempatkan Jakarta sebagai kota sinema.

Kebijakan tersebut mempunyai dasar norma Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 531 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak atas Jasa Kesenian, Hiburan, dan Tontonan Film Nasional.

Menurut Pemprov, keputusan ini dirumuskan setelah obrolan dengan asosiasi produser movie dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

"Keringanan 50 persen tersebut dapat menjadi insentif bagi rumah produksi. Dengan demikian, rumah produksi diharapkan dapat lebih banyak memproduksi film," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Pramono menjelaskan pengurangan pajak itu bakal dikembalikan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk pengembangan ekosistem perfilman.

Dana itu digunakan untuk pengembangan ekosistem perfilman, baik melalui pembangunan prasarana maupun program penguatan movie nasional.

"Kami berambisi insentif ini membikin insan perfilman, khususnya di Jakarta, semakin antusias menjadikan Jakarta sebagai kota sinema sekaligus pusat perfilman Republik Indonesia," ujar Pramono.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa Pemprov berupaya menyederhanakan proses perizinan produksi movie dan konten.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah produksi movie di Jakarta, tetapi juga menjadi sarana promosi pariwisata serta memberi akibat ekonomi bagi masyarakat.

Melalui Jakarta Film Commission di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta PT Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board) lewat Strategic Business Unit Perfilman, jasa Filming in Jakarta disiapkan untuk mendukung kemudahan produksi movie nasional maupun internasional.