Warga Pakis Surabaya Antusias Coba Sistem Perlinsos, Verifikasi Bansos Mandiri

Sedang Trending 1 hari yang lalu
Warga Kelurahan Pakis, Kota Surabaya, saat uji coba sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kantor Kelurahan Pakis, Surabaya, Jumat (12/6/2026). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berbareng Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan uji coba sistem support sosial (bansos) berbasis digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Surabaya.

Uji coba tersebut diikuti oleh 200 penduduk di Kantor Kelurahan Pakis, Surabaya, pada Jumat (12/6). Nampak, antusiasme penduduk mengikuti uji coba tersebut.

Sedari pagi, mereka sudah beramai-ramai datang ke Kantor Kelurahan Pakis. Kemudian, penduduk Kelurahan Pakis itu secara bergantian maju ke meja nan telah disediakan.

Mereka dipandu oleh para pemasok nan telah dilatih untuk membimbing penduduk menginput info kepantasan penerimaan faedah bansos di portal Perlinsos.

Warga menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta identitas pendukung lainnya untuk diinput dalam portal itu. Setelah itu, pemasok memandu penduduk untuk verifikasi wajah agar memastikan info penerima bansos.

Hanya menunggu beberapa detik, di portal tersebut muncul keterangan layak alias tidaknya penduduk menerima bansos. Jika tidak layak, maka di portal tersebut bakal muncul keterangan argumen secara detail.

Meski tanpa agen, penduduk dapat memverifikasi secara berdikari melalui ponselnya masing-masing melalui portal Perlinsos.

Arinda Prasanti (42) penduduk Kembang Kuning Kulon, Pakis, Kota Surabaya, Jumat (12/6/2026). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Antusiasme uji coba ini juga ditunjukkan oleh satu penduduk berjulukan Arinda Prasanti (42) penduduk Kembang Kuning Kulon, Pakis.

Arinda mengatakan dirinya hari ini mendaftarkan Program Keluarga Harapan (PKH) serta bansos sembako.

Ia dibantu oleh pemasok Perlinsos dalam pendaftaran tersebut dan dinyatakan layak menerima faedah lantaran memenuhi kriteria.

"Iya (cepat), enggak (rumit). Cuma tadi tetap dibantu sama Mas-nya," ujar Arinda saat ditemui di Kelurahan Pakis, Surabaya, Jumat (12/6).

Menurutnya, dengan memanfaatkan portal Perlinsos ini, pengajuan bansos menjadi lebih cepat, berdikari serta transparan.

"Ya agak lebih sigap sih prosesnya. Cuma iba nan kayak lansia itu agak bingung. Ada nan HP-nya enggak bisa itu juga tadi itu. Terus dibantu pakai HP-nya Mas-nya tadi. Terus akhirnya bisa," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa pengajuan PKH tersebut digunakan untuk bayar sekolah anaknya nan bakal menghadapi ujian sekolah.

"Alhamdulillah saya buat bayar SPP lantaran anak mau ulangan. (Anak) nan pertama barusan lulus ini kemarin itu, nan kedua itu naik SMK kelas 2. (Anak) tiga, satu tetap belum sekolah. nan barusan satu aja nan lulus ini. Ini juga langsung kerja alhamdulillah," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Gugus Tugas Komite PTDP, Rahmat Danu Andika, mengatakan bahwa mulai bulan depan uji coba Perlinsos ini bakal digencarkan skala besar mulai bulan depan dengan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo.

Warga Kelurahan Pakis, Kota Surabaya, saat uji coba sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kantor Kelurahan Pakis, Surabaya, Jumat (12/6/2026). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

"Targetnya rencananya bulan depan Pak Presiden, seperti terakhir laporan Pak Luhut ke Pak Presiden, bulan depan bakal ada peninjauan langsung sekaligus kick off skala agak lebih besar oleh presiden di Bali," ujar Andika.

"Jadi sekarang ini kan kita sedang melangkah di Surabaya. Ini kan part dari 42 (kabupaten/kota) nih, tapi apalagi part kecilnya dulu nih. Nah, alhamdulillah sudah kita lihat sih sudah makin pede ya," tambahnya.

Ia menyampaikan, selain verifikasi bansos, sistem Perlinsos ini nantinya bisa menjadi referensi beragam program subsidi, seperti subsidi listrik, gas, pendaftaran Program Indonesia Pintar (PIP), pengajuan biaya UMKM, support pinjaman dan lainnya.

"Jadi, sekarang kita mau sistem ini sebetulnya lebih dari sekadar hanya untuk bansos, ini meng-introduce bahwa kita bisa loh punya sistem penyasaran nan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi potensi korupsi, mengurangi potensi moral hazard, dan pertanggung jawabannya jadi lebih nyaman untuk semua," kata dia.

Dengan adanya sistem ini, kata dia, penentuan kepantasan penerima support langsung melalui sistem nan terintegrasi oleh sejumlah lembaga dan kementerian.

"Kalau sebelumnya orang enggak terima nanya, 'Kok saya enggak dapat bansos?' Dia memang enggak bisa jawab apa-apa, lantaran pusat nan tahu langsung sistem," ucapnya.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan