Wamendagri Wiyagus Tekankan Penguatan Demokrasi Dukung Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam konteks tersebut, Wiyagus menilai IDI mempunyai peran strategis sebagai instrumen pembangunan politik dan kualitas kerakyatan wilayah berbasis info nan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Ia menjelaskan, IDI tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga telah menjadi bagian krusial dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN, hingga parameter keahlian pemerintah daerah. Dengan demikian, penguatan kerakyatan melalui IDI tidak lagi sekadar menjadi agenda normatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

"Data ini kudu menjadi perhatian bersama, dan pertimbangan IDI tidak boleh berakhir pada nomor statistik semata, tetapi kudu ditindaklanjuti melalui rekomendasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan langkah komplit perbaikan kerakyatan di daerah, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wiyagus turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah wilayah nan sukses mencatatkan capaian tinggi dalam penilaian IDI Tahun 2025, ialah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 89,79; Bali 88,73; Jawa Tengah 86,72; Kalimantan Barat 86,17; serta Jawa Timur 84,05. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen wilayah dalam memperkuat kualitas demokrasi, menjaga stabilitas pemerintahan, serta mendorong pembangunan nan inklusif dan berkelanjutan.