Wamendagri Wiyagus Bicara Penguatan Demokrasi, Dukung Pembangunan Indonesia Emas

Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan, penguatan kerakyatan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikannya dalam Acara Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Ballroom Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).

Dalam sambutannya, Wiyagus menjelaskan, Indonesia mempunyai modal besar berupa sumber daya alam, bingkisan demografi, serta keberagaman sosial dan budaya nan menjadi kekuatan utama bangsa.

Namun demikian, besarnya potensi tersebut memerlukan fondasi kerakyatan nan kuat agar pembangunan dapat melangkah secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

“Karena kerakyatan bisa menjadi perekat kebangsaan, kemudian juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan ini melangkah secara adil, kemudian juga partisipatif dan berkelanjutan,” ujar Wiyagus.

Menurutnya, kerakyatan nan sehat bakal memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Sebaliknya, melemahnya kualitas kerakyatan berpotensi menimbulkan polarisasi sosial hingga menghalang pencapaian pembangunan nasional.

“Demokrasi nan kita bangun juga kudu bergerak menuju kerakyatan substantif, ialah kerakyatan nan menghadirkan faedah nyata bagi rakyat, dan memperkuat efektivitas pembangunan nasional,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Wiyagus menilai IDI mempunyai peran strategis sebagai instrumen pembangunan politik dan kualitas kerakyatan wilayah berbasis info nan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Ia menjelaskan, IDI tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga telah menjadi bagian krusial dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN, hingga parameter keahlian pemerintah daerah.

Dengan demikian, penguatan kerakyatan melalui IDI tidak lagi sekadar menjadi agenda normatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

“Data ini kudu menjadi perhatian bersama, dan pertimbangan IDI tidak boleh berakhir pada nomor statistik semata, tetapi kudu ditindaklanjuti melalui rekomendasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan langkah komplit perbaikan kerakyatan di daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wiyagus turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah wilayah nan sukses mencatatkan capaian tinggi dalam penilaian IDI Tahun 2025, ialah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 89,79; Bali 88,73; Jawa Tengah 86,72; Kalimantan Barat 86,17; serta Jawa Timur 84,05.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen wilayah dalam memperkuat kualitas demokrasi, menjaga stabilitas pemerintahan, serta mendorong pembangunan nan inklusif dan berkelanjutan.