Wamendagri Sebut Pemkot Bekasi Hemat Listrik Rp 120 Juta Per Bulan karena WFH

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengecek kebijakan work from home (WFH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Dia menyebut kebijakan WFH bisa menghemat biaya penggunaan listrik Pemkot Bekasi hingga Rp 120 juta per bulan.

"Pak Wali sudah punya hitungan, katanya sejak sistem lembur itu ditiadakan, itu ada penghematan Rp 120 juta per bulan, ya itu dari lembur saja. Sekarang kan lebih masif lagi, kelak satu bulan dihitung penghematan dalam perihal BBM, air, dan listrik," kata Bima Arya kepada wartawan di Kantor Wali Kota Bekasi, Jumat (10/4/2026).

Bima mengatakan Kemendagri bakal melakukan pertimbangan kebijakan WFH dalam setiap bulannya. Nantinya, kata dia, Kemendagri bakal mengetahui jumlah pasti penghematan nan timbul dari kebijakan WFH sehari sepekan tersebut.

"Ya paling tidak kepala wilayah diminta untuk setiap bulan mengevaluasi itu. Kalau setiap hari Jumat pasti kami bakal cek turun ke wilayah. Nah tetapi setiap bulan kelak resminya kepala wilayah bakal menyampaikan ke Pak Mendagri," ucap Bima.

"Nanti Pak Mendagri bakal melakukan rekapitulasi total. Jadi selama satu bulan penyelenggaraan WFH total penghematan berapa dan akibat bagi keahlian seperti apa," tambahnya.

ASN Pakai WFH untuk Liburan Bakal Disanksi

Selain itu, untuk memastikan penerapan WFH ini tidak disalahgunakan, Pemda pun diminta untuk menerapkan sanksi. Salah satunya ASN nan tak di rumah tidak dihitung masuk, sehingga tunjangan tak bakal dicairkan.

"Pak Wali, dititip juga kudu ada punishment-nya. Jadi jika ada nan tertangkap misalnya berkeliaran, alias kemudian tidak menunjukkan kinerja, kelak pasti ada sanksinya," ujar Bima.

"Sanksinya juga bisa diberikan dalam corak tidak dihitung absen, berfaedah tidak mendapatkan tunjangan. Jadi bagi nan hari Jumatnya malah jadi hari libur nasional, dampaknya adalah ada pengurangan tunjangan lantaran dia tidak tidakhadir dan juga ada catatan di kepegawaian," imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan sudah sejak awal pihaknya menerapkan sistem sanksi. Saat ini, kata dia, total ada 60 persen ASN Pemkot Bekasi nan diterapkan WFH.

"Mungkin sekitar 60 persen dari kekuatan kita. Kita punya 25 ribu apartur, 40 persen sekian standby dan melayani kepada masyarakat," pungkasnya.

(kuf/fas)