Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan KSPEAN Papua Selatan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawal percepatan pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat guna memastikan program strategis nasional tersebut melangkah efektif dan berkelanjutan.

"Dengan adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tersebut, pemerintah pusat dan wilayah berbareng kementerian alias lembaga mengenai dapat mulai bergerak lebih sigap dari sisi tata ruang, regulasi, maupun aspek teknis lainnya," ujarnya dalam Rapat Penetapan Wilayah KSPEAN Provinsi Papua Selatan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ribka menjelaskan, Kemendagri telah melakukan beragam langkah penyiapan dan sinkronisasi berbareng pemerintah wilayah (Pemda) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan KSPEAN, khususnya di Papua Selatan. Salah satu capaian krusial nan telah diselesaikan adalah penyusunan arsip RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029 nan menjadi landasan utama dalam mengarahkan pembangunan area secara terintegrasi.

Menurutnya, keberadaan RTRW tersebut bakal memberikan kepastian arah pembangunan sekaligus mempercepat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan Pemda dalam mendukung pengembangan area sentra pangan dan daya di Papua Selatan.

Selain aspek perencanaan dan regulasi, Ribka menekankan pentingnya pendekatan sosial nan mengedepankan komunikasi aktif dengan masyarakat, khususnya para pemilik kewenangan ulayat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh keahlian pemerintah membangun kepercayaan dan pemahaman berbareng dengan masyarakat setempat.

"Ketika komunikasi tidak melangkah dengan baik, beragam kesalahpahaman dapat muncul dan berpotensi menghalang penyelenggaraan program," katanya.

Oleh lantaran itu, Ribka mengatakan Kemendagri terus mendorong Pemda untuk memperkuat perbincangan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan agar seluruh program dapat melangkah secara inklusif dan memberikan faedah nan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Selatan.

Selain itu, Ribka berambisi sinergi nan telah terbangun antara pemerintah pusat, Pemda, dan masyarakat dapat semakin mempercepat realisasi pembangunan KSPEAN sebagai salah satu proyek strategis nasional nan mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan percepatan pembangunan area timur Indonesia.

"Kemendagri siap memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah wilayah serta terus mengawal komunikasi dengan masyarakat agar penyelenggaraan program dapat melangkah dengan baik, aman, dan memberikan faedah nyata bagi masyarakat Papua Selatan," pungkasnya.