Wamendagri Ribka Pastikan Wamena Aman dan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan kondisi keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, berangsur kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat kembali melangkah normal. Hal itu disampaikannya usai memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Senin (18/5/2026).

Ribka mengatakan, pemerintah pusat berbareng pemerintah wilayah (Pemda) terus melakukan fasilitasi penanganan bentrok sosial nan sebelumnya terjadi di Wamena. “Intinya hari ini kita katakan Kota Wamena sudah aman, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelayanan publik di beragam sektor kudu tetap melangkah optimal di tengah beragam tantangan nan dihadapi daerah. Karena itu, Pemda diminta terus menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan nan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga mengapresiasi jejeran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya nan tetap menjalankan tugas pemerintahan meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal maupun tantangan wilayah. “Kami datang untuk memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman, khususnya ASN di Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya,” katanya.

Menurut Ribka, Kabupaten Jayawijaya mempunyai peran strategis sebagai wilayah transit dan pusat aktivitas di Papua Pegunungan. Berbagai jasa seperti pendidikan, kesehatan, rumah sakit, hingga aktivitas ekonomi tetap banyak terpusat di Wamena sehingga memerlukan support dan koordinasi lintas Pemda.

Ia juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap disiplin dan menjaga semangat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, profesionalisme ASN menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelayanan pemerintahan tetap melangkah dengan baik. “Kita harapkan agar teman-teman, khususnya aparatur sipil negara tetap optimis, tetap semangat, kemudian disiplin itu tetap, lantaran itu menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab,” tegasnya.

Di sisi lain, Ribka mendorong Pemda lebih imajinatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak sepenuhnya berjuntai pada transfer biaya pusat. Upaya tersebut dinilai krusial untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.