Wamendagri Respons Usul JK: Subsidi BBM Dicabut Akan Bebani Rakyat

Jakarta -

Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar pemerintah mengurangi subsidi BBM di tengah krisis daya global. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pernyataan JK tak sesuai info terbaru.

"Pernyataan Pak JK agar pemerintah mencabut subsidi BBM terlalu terburu-buru dan tidak sesuai dengan info terkini," kata Bima kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Ketua DPP PAN ini mengatakan stok BBM Indonesia cukup. Dia mengatakan suplai BBM Indonesia tidak kebanyakan berasal dari area Selat Hormuz.

"Data menunjukan bahwa tidak saja kesiapan BBM kita tetap mencukupi tetapi ketergantungan kita kepada impor BBM mentah nan melalui Selat Hormuz tetap pada skala nan moderat ialah 20%. Pemerintah pun saat ini tengah mengambil langkah untuk mengalihkan sumber tersebut melalui jalur lain," ucapnya.

Untuk diketahui, info per Jumat (10/4) kemarin, Selat Hormuz kembali ditutup Iran lantaran Israel terus menggencarkan serangan ke Lebanon. Iran menyatakan Selat Hormuz ditutup lantaran Lebanon merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata sehingga tak semestinya Israel terus melancarkan serangan hingga menimbulkan korban.

Atas kondisi tersebut, kapal tanker dari Indonesia pun belum dapat keluar dari Selat Hormuz. Terkait usul JK agar subsidi BBM dikurangi, Bima mengatakan usulan tersebut dapat memberatkan beban kebutuhan masyarakat.

"Dalam Rapat kerja Pemerintah, info kondisi fiskal kita nan dipaparkan secara komplit dan rinci oleh Menko Ekonomi, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM menunjukan bahwa kondisi finansial kita stabil dan terkendali. Pencabutan subsidi hanya bakal membebani rakyat dan pasti bakal memberikan pengaruh domino nan lain nan menyusahkan rakyat," ujar Bima.

"Sebetulnya pemikiran Pak JK sangat dibutuhkan untuk mendukung rencana besar Presiden dalam mempercepat kemandirian daya kita," tambahnya.

(jbr/dhn)