Wamendagri Minta DPRD Tingkatkan Kapasitas dan Pengawasan Pemda

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia, untuk terus meningkatkan kapabilitas dan memperkuat perannya dalam mengawal pembangunan daerah.

Bima mengatakan, DPRD mempunyai peran krusial untuk mendorong wilayah lebih berdaya. Apalagi, pemerintah wilayah (Pemda) saat ini menghadapi tantangan kompleks seiring perkembangan digitalisasi, persoalan pemisah wilayah, hingga perbedaan kapabilitas fiskal antardaerah.

“Intinya bukan hanya otonomi, tapi wilayah nan berdaya. Nah, wilayah nan berkekuatan ini tidak mungkin jika DPRD-nya tidak berdaya. Kalau DPRD-nya tidak berperan,” ujar Bima saat menghadiri Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Ia menilai, setelah lebih dari dua dasawarsa perjalanan desentralisasi, pertimbangan terhadap efektivitas kewenangan wilayah nan berakibat bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Apalagi, era telah berubah sehingga peran pengawasan terhadap pemerintahan wilayah tidak bisa lagi dilakukan secara seragam.

Selain itu, Bima menyoroti tetap besarnya ketergantungan sebagian Pemda terhadap transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, desentralisasi perlu diterapkan tidak hanya pada pembagian kewenangan, tetapi juga penguatan kapabilitas ekonomi dan fiskal daerah.

“Otonomi wilayah sudah 30 tahun, tapi kapabilitas fiskal pemerintah wilayah itu nggak menguat secara signifikan. Sebagian besar tetap berjuntai pada transfer pusat ke daerah. Jadi desentralisasi nan dibagikan itu, kewenangan nan dibagi itu, tidak serta-merta membikin kapabilitas fiskal menguat,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Bima mengingatkan agar keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran alias rendahnya sisa lebih kalkulasi anggaran (SiLPA).

Menurutnya, pembahasan anggaran perlu semakin berorientasi pada hasil dan akibat nan dirasakan masyarakat.