Wamendagri Minta Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan & Transisi Energi

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala wilayah untuk meninggalkan pola rapat nan berkarakter seremonial. Ia pun meminta kepala wilayah mulai berfokus pada eksekusi langsung program lintas sektor.

Menurutnya, langkah progresif tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab beragam persoalan konkret seperti ketahanan pangan dan transisi daya secara sigap dan terukur.

Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam aktivitas Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, hari ini.

"Forum-forum komunikasi kepala wilayah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial nan tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral nan progresif, langsung per-isu konkret, dan mempunyai pembiayaan nan jelas," kata Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Dia menegaskan tantangan nan dihadapi kepala wilayah sekarang semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Terlebih, wilayah juga diminta mengawal beragam Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kondisi itu dinilai semakin menantang, terutama lantaran Indonesia tengah berpacu mengoptimalkan bingkisan demografi agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Untuk itu, Bima mendorong kepala wilayah mengesampingkan ego sektoral nan selama ini menghalang kerja sama antar daerah, khususnya dalam pengedaran pasokan pangan. Dia menekankan pentingnya penguasaan big info nan presisi dan real-time agar wilayah dengan komoditas surplus dapat menopang wilayah lain nan mengalami kekurangan.

"Nah, ini tetap menjadi tantangan kita membangun info nan real-time untuk Bapak-Ibu membikin keputusan mengambil kerja sama nan efektif. Daerah-daerah mana nan suplainya berlebih, wilayah mana nan membutuhkan, kemudian apa saja nan bisa dikerjasamakan," jelasnya.

Selain rumor pangan, Bima juga menyoroti pentingnya percepatan transisi energi, khususnya dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Dia meminta seluruh kepala wilayah mempunyai pemahaman nan sama terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) tertanggal 22 April 2026 nan mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.

Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, faedah jangka panjangnya jauh lebih besar. Hal itu mulai dari efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga pembuatan lapangan kerja baru di sektor daya hijau.

Bima juga mendorong kepala wilayah untuk terus melahirkan penemuan dalam menggali potensi wilayah masing-masing guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak kudu selalu diperoleh melalui kenaikan pajak, melainkan dapat diwujudkan melalui produktivitas dan optimasi potensi lokal.

"Banyak wilayah nan sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara nan sebetulnya biasa-biasa saja tapi rupanya dampaknya dahsyat. Ini kepala wilayah nan kreatif, nggak hanya meningkatkan pajak," pungkasnya.

(anl/ega)