Wamendagri Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan

Wamendagri Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan area Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemda.

Ia meminta pemda agar memahami secara komprehensif pengarahan teknis nan disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya pada sejumlah aspek krusial.

“Pertama soal waktu. Kedua mengenai dengan master plan. Ketiga jika bakal ada perubahan-perubahan. Nah ini juga kudu diperhatikan nan menjadi betul-betul titik krusial,” kata dia pada Rapat Bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Membahas Progres Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan melalui Zoom Meeting, Jumat (10/4/2026).

Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara pemda dengan kebijakan dan tahapan nan ditetapkan oleh Kementerian PU. Ia juga mengingatkan agar seluruh proses melangkah sesuai dengan ketentuan dan sistem nan berlaku.

“Sehingga tolong Pak Kadis kelak secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan nan diminta oleh Ibu Wamen PU,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya percepatan penyepakatan letak pembangunan sejumlah gedung pemerintahan strategis di Papua Pegunungan, khususnya instansi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Menurutnya, kepastian letak menjadi langkah krusial untuk memastikan tahapan pembangunan dapat melangkah tepat waktu dan selaras dengan sistem perencanaan serta penganggaran nan berlaku.

“Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan instansi MRP dan instansi DPR (Papua Pegunungan),” tegas Ribka.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa konsep kreasi arsitektur area perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah diselesaikan pada Desember 2025.

Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan, guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran.

“Kita mulai dengan arsip rencana prasarana area strategis nan merujuk pada hasil kunjungan rapat koordinasi kemarin, nan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan tentunya berbareng Kemendagri dan Pemprov,” jelasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, antara lain Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Indah Widi Hapsari.

Serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Suprayitno.