Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala wilayah untuk meninggalkan pola rapat nan berkarakter seremonial dan mulai berfokus pada eksekusi langsung program lintas sektor. Menurutnya, langkah progresif tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab beragam persoalan konkret, seperti ketahanan pangan dan transisi daya secara sigap dan terukur.
"Forum-forum komunikasi kepala wilayah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial nan tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral nan progresif, langsung per-isu konkret, dan mempunyai pembiayaan nan jelas," ujarnya dalam aktivitas Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Ia menegaskan, tantangan nan dihadapi kepala wilayah sekarang semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Terlebih, wilayah juga diminta mengawal beragam Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi itu dinilai semakin menantang, terutama lantaran Indonesia tengah berpacu mengoptimalkan bingkisan demografi agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045.
Untuk itu, Bima mendorong kepala wilayah mengesampingkan ego sektoral nan selama ini menghalang kerja sama antardaerah, khususnya dalam pengedaran pasokan pangan. Ia menekankan pentingnya penguasaan big info nan presisi dan real-time agar wilayah dengan komoditas surplus dapat menopang wilayah lain nan mengalami kekurangan.
"Nah, ini tetap menjadi tantangan kita membangun info nan real-time untuk Bapak-Ibu membikin keputusan mengambil kerja sama nan efektif. Daerah-daerah mana nan suplainya berlebih, wilayah mana nan membutuhkan, kemudian apa saja nan bisa dikerjasamakan," jelasnya.
57 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·