Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM sebagai langkah untuk memperkuat ekosistem upaya melalui integrasi info dan kerjasama lintas sektor.
Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (21/5).
Dalam sambutannya, Bima menyoroti persoalan info UMKM nan hingga sekarang tetap menjadi tantangan di banyak daerah. Menurutnya, info pelaku UMKM antarorganisasi perangkat wilayah (OPD) kerap berbeda sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengembangan usaha.
"Kalau berbincang tentang info UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem," ujar Bima dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan kondisi tersebut membikin pemerintah wilayah (Pemda) kesulitan dalam menyusun langkah pembinaan nan tepat, mulai dari pendampingan perizinan hingga ekspansi akses pasar bagi pelaku UMKM.
Selain itu, Bima juga menilai karakter UMKM nan beragam memerlukan pendekatan berbeda dalam proses pengembangan usaha.
"UMKM ini memang variannya beda-beda Pak, ... Pendekatannya lain, ritmenya juga lain," katanya.
Karena itu, dia menilai kehadiran SAPA UMKM menjadi langkah krusial untuk menghadirkan pedoman info nan lebih terintegrasi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM.
Bima juga mendorong penguatan pola kerja kolaboratif (co-creation) nan melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan organisasi dalam merancang solusi bagi pelaku UMKM.
"Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju," ujarnya.
Meski demikian, dia menegaskan keberhasilan program tersebut sangat berjuntai pada keterlibatan aktif Pemda, khususnya dalam memperbarui dan memanfaatkan info UMKM secara berkelanjutan.
Menurut Bima, kepala wilayah mempunyai peran krusial dalam memperbarui dan memutakhirkan info UMKM secara berkepanjangan lantaran menjadi pihak nan paling memahami kondisi lapangan serta kebutuhan pelaku upaya di masing-masing daerah.
Terakhir, Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mendukung dan mengawal penerapan SAPA UMKM agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda.
"Kemendagri insyaallah mengawal ini ... Kita pastikan kepala wilayah mendorong ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah," pungkasnya. (akn/ega)
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·