Wamen Bima Arya Minta DPRD Aktif Kawal Reformasi Birokrasi di Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia kembali menjadi sorotan dalam upaya mendorong transformasi birokrasi di daerah. Lembaga legislatif wilayah ini dinilai perlu terlibat aktif agar reformasi tata kelola pemerintahan melangkah efektif dan berakibat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat memberikan paparan dalam aktivitas Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Kamis (16/4).

Dalam paparannya, Bima menyoroti tetap adanya tantangan dalam birokrasi wilayah nan dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi ini berpotensi menghalang efektivitas program pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah.

"Pimpinan nan terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ," ujarnya.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan. Konsep ini menuntut aparatur bekerja lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi tantangan nan semakin kompleks.

Selain itu, Bima menekankan bahwa beragam program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dikawal secara serius di wilayah agar betul-betul memberikan akibat nyata bagi masyarakat.

Menurut Bima, keberhasilan program tersebut sangat berjuntai pada sinergi antara pemerintah wilayah dan DPRD.

Menurutnya, program prioritas nasional tidak hanya kudu dijalankan, tetapi juga dipastikan bisa menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Dalam kesempatan ini, Bima menegaskan bahwa DPRD mempunyai peran strategis dalam memastikan transformasi birokrasi dan penyelenggaraan program melangkah efektif. Melalui kegunaan penganggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD diharapkan bisa mengawal kebijakan agar tepat sasaran.

"DPRD adalah lembaga kunci. Palunya ada di Bapak-Ibu," tegasnya.

Lebih lanjut, dia secara unik meminta DPRD untuk aktif mengawasi penyelenggaraan program prioritas di daerah, mulai dari tata kelola hingga faedah nan diterima masyarakat.

(inh)

Add as a preferred
source on Google