Wamen ATR/BPN soal OTT KPK: Tidak Perlu Kita Buat Spekulasi

Jakarta -

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan buka bunyi soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK di instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Ossy meminta publik menunggu keterangan resmi abdi negara penegak norma (APH).

"Isu nan terjadi kemarin, perlu kami sampaikan posisi kami di Kementerian ATR/BPN, tentunya kami nan ditanyakan dalam perihal ini. Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan norma nan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias APH siapa pun," kata Ossy usai rapat dengan Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN bakal bersikap kooperatif. Pihaknya juga bakal mendukung proses norma nan dilakukan KPK.

"Dikarenakan proses ini tetap melangkah dan belum ada keterangan resmi dari abdi negara penegak hukum, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu perihal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian di mana informasi-informasi itu tentu nan sangat menguasai dan mengerti adalah KPK," ungkapnya.

Dia mengatakan jejeran Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi untuk memastikan integritas ditingkatkan. Selain itu, dia juga terus berkoordinasi agar pelayanan publik tetap melangkah di tengah rumor nan sedang bergulir.

"Jadi saya minta juga publik bisa bersabar, kita tunggu abdi negara penegak norma sedang bekerja, dan setelah itu tentunya kita bakal selalu menghargai dan menghormatinya," jelasnya.

"Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membikin spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa nan terjadi," sambungnya.

"Jadi tidak ada, itu nan mau kami tekankan juga hari ini, jangan sampai rumor ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat nan baik dan kami terus mengecek perihal tersebut," imbuh dia.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Politikus Fahd A Rafiq menjadi salah satu pihak nan ikut diamankan KPK.

"Salah satunya pihak nan diamankan, nan bersangkutan," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia menjawab soal Fahd A Rafiq ditangkap KPK, Senin (14/9).

Budi belum menjelaskan peran dari Fahd A Rafiq dalam kasus ini. Dia hanya menyebut politikus Golkar tersebut telah berada di gedung KPK untuk diperiksa.

Selain Fahd, KPK menangkap mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto. Budi membenarkan Arief menjadi salah satu pihak nan diamankan.

(amw/dwr)