Wali Kota Neni: TPP ASN Bontang Hanya sampai September 2026 Dipastikan Hoaks

Ilustrasi ASN(Dok Istimewa)

WALI Kota Bontang, Neni Moerniaeni, membantah rumor nan menyebut bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkunganya hanya dianggarkan hingga September 2026. Isu nan sempat memicu keresahan di kalangan pegawai tersebut dipastikan tidak betul namalain hoaks.

Sebelumnya, rumor mengenai pembatasan anggaran TPP ini sempat beredar luas di kalangan pegawai. Informasi nan menyebut bahwa pembayaran TPP hanya memperkuat hingga bulan kesembilan membikin sebagian ASN cemas, mengingat tunjangan ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan rumah tangga mereka.

"Informasinya sampai September, bulan 10 sampai 12 tidak ada," ujar Neni, Jumat (26/6).

Menurutnya, berita tersebut sangat meresahkan lantaran sebagian besar penghasilan pokok beserta tunjangan melekat milik ASN rata-rata sudah dialokasikan untuk bayar angsuran perbankan. Alhasil, TPP menjadi angan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menanggapi keresahan tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memastikan bahwa info nan beredar sama sekali tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak pernah merencanakan ataupun membahas pemangkasan TPP ASN untuk tahun anggaran 2026.

"Saya tidak pernah membahas pemangkasan TPP pada 2026. Artinya, TPP ASN tetap dibayarkan penuh hingga akhir tahun 2026," tegas Neni.

Neni tidak menampik bahwa kondisi finansial wilayah saat ini sedang mengalami penurunan pendapatan. Namun, dia menjamin bahwa langkah efisiensi anggaran nan diambil pemerintah kota tidak bakal mengusik hak-hak para pegawai, termasuk TPP. Pemerintah Kota Bontang memilih untuk memfokuskan efisiensi pada sektor-sektor non-prioritas nan dinilai bisa dipangkas, seperti perjalanan dinas, aktivitas rapat, serta agenda seremonial.

"Yang kami kurangi itu perjalanan dinas dan rapat-rapat nan tidak prioritas. Kalau TPP tetap kondusif sampai akhir tahun," katanya.

Neni menambahkan bahwa shopping pegawai—termasuk penghasilan dan TPP—memang menyerap porsi terbesar dalam APBD Kota Bontang. Kendati demikian, pemerintah berkomitmen penuh untuk mempertahankan TPP secara utuh demi menjaga daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi di daerah.

"Kalau TPP kondusif sampai akhir tahun. Sampai sekarang belum ada pembahasan pengurangannya," pungkas Neni. (H-2)