Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar Hari Buku Nasional menjadi momentum untuk mengevaluasi dan membangun ekosistem literasi di Indonesia. Hal ini untuk menopang kemajuan peradaban bangsa.
"Kemampuan literasi adalah fondasi kemajuan peradaban bangsa. Kemampuan literasi masyarakat nan baik merupakan salah satu penanda bahwa suatu bangsa itu mempunyai peradaban nan maju," ujar Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Hari Buku Nasional diperingati pertama kali pada 17 Mei 2002. Peringatan ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu Abdul Malik Fadjar. Tanggal 17 Mei dipilih lantaran bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada 1980.
Data terbaru menunjukkan kondisi literasi Indonesia saat ini tetap memprihatinkan. Berdasarkan survei Perpustakaan Nasional nan diolah BPS, indeks kegemaran membaca masyarakat turun dari 72,44 pada 2024 menjadi 54,80 pada 2025. Survei GoodStats 2025 mencatat hanya 20,7% responden nan membaca kitab setiap hari.
Sementara itu, World Population Review 2025 melaporkan rata-rata orang Indonesia hanya membaca kitab 129 jam per tahun. Sedangkan India 352 jam per tahun dan Amerika Serikat 357 jam per tahun.
Dia mengatakan nan lebih mengkhawatirkan adalah hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemampuan inferensial (kecakapan kognitif untuk menarik kesimpulan, membikin prediksi, alias menginterpretasikan makna) siswa hanya mencapai 43,21%. Kemampuan mengevaluasi dan mengapresiasi teks baru 45,32%.
"Ini ancaman nyata bagi daya saing bangsa. Tantangan literasi saat ini berat lantaran kita tidak hanya kudu menciptakan masyarakat nan bisa membaca, tetapi juga bisa berpikir kritis," kata Lestari.
Meski begitu, dia memandang ada angan dari generasi Z. Survei GoodStats semester II 2025 mencatat aktivitas membaca Gen Z mencapai 26%. Catatan itu lebih tinggi daripada milenial (20%) dan Gen X (18%).
"Peningkatan minat baca generasi muda ini kudu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Menurutnya, sejumlah langkah nyata kudu segera dilakukan ialah dengan mendorong organisasi baca berbasis digital dan bentuk untuk menciptakan budaya literasi nan hidup.
Selain itu, sekolah dan perguruan tinggi perlu mengubah tugas menjadi aktivitas berpikir kritis, tidak sekadar membaca.
"Tidak kalah penting, memastikan kemudahan akses membaca bagi masyarakat melalui perpustakaan nan lengkap, baik kitab bentuk maupun digital," jelasnya.
Menurutnya, perihal itu juga bisa diwujudkan dengan nilai kitab nan terjangkau melalui penghapusan pajak kitab dan keringanan nilai kertas. Dia berambisi kerjasama nan kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat menjadikan literasi sebagai aktivitas nasional nan terukur.
"Jika generasi penerus tak bisa menelaah derasnya info nan datang melalui keahlian literasinya, perihal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa," pungkasnya.
(anl/ega)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·