Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila nan diperingati setiap 1 Juni, bukan sekadar seremoni tahunan. Menurutnya, momen ini pengingat bahwa Pancasila kudu hidup dan diamalkan dalam keseharian untuk menjawab beragam tantangan bangsa.
"Di tengah ancaman gejolak ekonomi dunia nan kian nyata dan potensi dampaknya terhadap persatuan nan terus mengintai di dalam negeri, urgensi menghidupkan Pancasila dalam keseharian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Lestari mengungkapkan tantangan nan dihadapi bangsa saat ini sangat kompleks dan tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan parsial.
"Pancasila bukan hanya fondasi negara. Ia adalah ruh nan kudu kita aplikasikan dalam setiap kebijakan ekonomi, dalam setiap hubungan sosial, dan dalam setiap upaya menjaga persatuan. Saatnya kita bergerak dari seremoni ke tindakan nyata," ungkapnya.
Lestari menilai gejolak ekonomi dunia saat ini sedang menguji ketahanan nasional bangsa. Data terbaru United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan pertumbuhan dunia 2026 hanya 2,6%, dengan negara berkembang menanggung beban terberat akibat kenaikan biaya energi, pangan, dan tekanan nilai tukar.
Ia juga mengingatkan info dari beragam lembaga internasional menunjukkan adanya potensi perlambatan perekonomian global. Sejumlah kalangan menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan beragam ancaman di tingkat nasional.
Anggota Komisi X DPR RI ini menambahkan, ancaman dari guncangan eksternal dan internal mengharuskan bangsa Indonesia tidak berakhir mengamalkan Pancasila sebatas retorika. Ia pun mendorong agar tindakan konkret seperti gotong-royong di sejumlah sektor dan perlindungan sosial untuk direalisasikan.
Lestari pun mendukung penguatan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melindungi golongan masyarakat nan daya belinya mulai terganggu. Langkah ini dinilai dapat memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.
"Tanpa gotong royong nan kuat antarpemangku kepentingan, tanpa keadilan sosial nan nyata, golongan rentan bakal terdampak paling parah. Sila kelima kudu menjadi kompas kebijakan kita," paparnya.
Lestari nan juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengungkapkan penguatan literasi digital masyarakat kudu dilakukan sebagai upaya membangun perisai dari ancaman perpecahan.
"Tanpa kecakapan literasi digital nan memadai, anak bangsa berpotensi terus terjebak dalam polarisasi dan hoaks. Negara kudu datang dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila nan adaptif terhadap tantangan zaman," pungkasnya.
(anl/ega)
1 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·