Waka Komisi IX Setuju Wacana Hibah Motor Listrik BGN untuk Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan setuju dengan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik nan sebelumnya diadakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada guru-guru honorer di daerah.

Motor listrik itu merupakan pengadaan di era eks Kepala BGN sekaligus tersangka kasus korupsi MBG, Dadan Hindayana. Menurutnya, kendaraan itu sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal lantaran telah menggunakan anggaran negara.

"Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN, Ibu Arumsari (Agustina Arumsari) agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin lantaran sudah dibayar oleh negara,” ungkap Yahya kepada wartawan, Sabtu (20/6).

Ia menjelaskan, dalam rapat berbareng Komisi IX DPR nan digelar secara tertutup pada Senin (15/6) lalu, Arum sempat menyampaikan adanya rencana pemanfaatan motor listrik tersebut untuk pembimbing honorer.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut bakal dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ungkapnya.

Yahya menegaskan sejak awal dirinya tidak sepakat dengan pengadaan kendaraan tersebut oleh BGN. Ia menilai motor listrik tidak dibutuhkan untuk mengelola dapur MBG.

"Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” tutur Yahya.

Yahya juga menyoroti minimnya info nan diterima Komisi IX DPR mengenai proses pengadaan kendaraan tersebut. Menurutnya, Komisi IX tidak pernah memperoleh laporan sehingga kegunaan pengawasan tidak dapat dijalankan.

"Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan info mengenai pengadaan motor listrik tersebut. Sehingga tidak bisa melakukan pengawasan,” jelas dia.

Yahya pun mengkritik penyedia tidak bekerja secara ahli lantaran tidak mempunyai jaringan dealer maupun jasa purnajual nan memadai.

"Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat servicenya. nan paling disesalkan harganya di-mark up,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) buka bunyi mengenai pengadaan motor listrik nan menjadi sorotan dan saat ini tengah berada dalam proses penanganan Kejaksaan Agung. BGN memastikan seluruh shopping nan dilakukan pada 2025, termasuk pengadaan motor listrik, bakal diaudit dan dievaluasi.

Wakil Kepala BGN sekaligus ahli bicara, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya saat ini tetap melakukan penelusuran terhadap beragam pengadaan peralatan nan dilakukan sebelum kepemimpinan baru di BGN.

“Cukup. Kemarin dibilang bakal diaudit. Gini saja, secara umum. Saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang,” kata Sari kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Menurut Sari, BGN sedang menyisir seluruh shopping nan dilakukan pada tahun anggaran 2025 untuk memastikan faedah dan relevansinya terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Secara umum, semua nan sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu,” ujarnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sekitar 17.600 motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) nan tersimpan di penyimpanan area Sentul dan Cikarang. Langkah tersebut dilakukan di tengah investigasi dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, motor-motor tersebut saat ini tetap berada di penyimpanan penyedia dan belum disalurkan kepada mitra BGN.

“Ya, kurang lebih 17.600 (motor),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Pidana Khusus Kejagung, Kamis (18/6).

“Yang sudah disegel di wilayah Sentul (dan) Cikarang,” sambungnya.