Utang RI Naik karena MBG? Ekonom Sebut Salah Kaprah

Jakarta -

Pengamat ekonomi berpandangan kenaikan utang negara nan dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah berpikir fiskal nan dangkal. Mereka nan mengaitkan perihal itu dinilai tidak memahami sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern.

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu. Dalam tata kelola anggaran negara modern, utang menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.

"Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi," kata Ronny dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan info Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah tercatat sebesar Rp 9.920,42 triliun alias setara 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 31 Maret 2026. Dilihat dari komposisinya, utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) Rp 8.652,89 triliun alias 87,22% dan pinjaman Rp 1.267,52 triliun alias 12,78%.

Menurut Ronny, realisasi utang tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu program. Pasalnya secara teknokratis struktur APBN Indonesia menggunakan sistem pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat.

"Karena itu, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan nan tidak presisi secara akademik. Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara dari jalan tol sampai penghasilan ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial," ujarnya.

Ronny menilai investasi pada gizi anak merupakan salah satu corak shopping negara nan produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara lantaran anak nan mengalami stunting, kekurangan protein alias defisit nutrisi kronis berpotensi mempunyai kapabilitas kognitif dan produktivitas ekonomi nan lebih rendah saat dewasa.

"Negara bukan sedang menghabiskan duit untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang," terangnya.

Ronny menambahkan, biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kepintaran nan buruk. Sebab dampaknya bakal jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.

Selain aspek gizi, dia menilai program MBG juga mempunyai multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga pembuatan lapangan kerja lokal.

"Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi dunia nan penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfaedah menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand)," imbuhnya.

Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik semestinya difokuskan pada efektivitas penyelenggaraan program, bukan mempertanyakan keberadaannya. "Perdebatan nan sehat semestinya bukan perlukah MBG, tetapi gimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien dan tidak bocor," pungkasnya.

(aid/fdl)