AI, Siber, dan Ketahanan Nasional: Membaca Kemitraan Strategis RI-Korea Selatan

Indonesia adalah negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, sekaligus negara dengan serangan siber tertinggi di area nan sama. Dua kebenaran itu bukan kebetulan; keduanya adalah dua sisi dari satu koin, ialah digitalisasi nan melaju tanpa diimbangi ketahanan siber nan setara. Kenyataan itu mencapai puncaknya pada 20 Juni 2024, ketika ransomware Brain Cipher menembus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), melumpuhkan 282 lembaga pemerintah, dan menuntut tebusan 8 juta dolar AS nan ditolak pemerintah.

Kerentanan itulah nan membikin momentum diplomatik RI-Korea Selatan menjadi sangat bernilai. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada 31 Maret hingga 2 April 2026 menghasilkan penandatanganan 10 Nota Kesepahaman (MoU) di Cheong Wa Dae, termasuk penguatan keamanan data, transformasi digital, dan pengembangan talenta kepintaran buatan (AI). Dari kerangka Nota Kesepahaman itulah tulisan ini bertolak.

Potret Kerentanan Siber Indonesia

Posisi Indonesia perlu dipahami dari dua sisi sekaligus: kesiapan organisasi dan skala ancaman. Cisco Cybersecurity Readiness Index 2024 mencatat hanya 12% organisasi di Indonesia nan mencapai tingkat kematangan siber kategori mature, sementara 47% tetap berada pada tahap formative, ialah kondisi di mana sistem keamanan nan dimiliki tetap jauh dari memadai. Angka ini menempatkan Indonesia jauh di bawah rata-rata Asia Pasifik.

Sementara kesiapan rendah, ancaman justru meningkat drastis. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 5,5 miliar anomali trafik siber nan menargetkan Indonesia sepanjang 2025, melampaui akumulasi total anomali selama lima tahun sebelumnya sekaligus, dengan 93,78% berupa aktivitas malware. Data Kaspersky mencatat Indonesia mengalami 32.803 serangan ransomware hanya dalam semester pertama 2024, tertinggi di Asia Tenggara. Kesenjangan antara rendahnya kesiapan dan tingginya ancaman itulah nan menjadikan Indonesia sangat rentan.

Di kembali info kesiapan dan ancaman tersebut terdapat dua akar masalah struktural. Pertama, defisit sumber daya manusia: Indonesia memerlukan 100.000 ahli keamanan siber, tapi kapabilitas produksi tenaga mahir dalam negeri tetap jauh dari nomor tersebut. Kedua, fragmentasi tata kelola: perusahaan dan lembaga pemerintah wajib mematuhi izin nan tumpang tindih dari BSSN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia secara bersamaan. Kondisi ini menciptakan kelelahan kepatuhan tanpa menghasilkan ketahanan siber nan sesungguhnya.

Korea Selatan: dari Insiden Menuju Ketangguhan

Korea Selatan adalah negara nan pernah menghadapi kedua akar masalah itu dan sukses keluar darinya—bukan dari teori, melainkan dari pengalaman pahit nan tidak jauh berbeda dari nan dialami Indonesia pada 2024. Pada 2013, golongan peretas DarkSeoul melumpuhkan jaringan perbankan dan media nasional secara serentak. Insiden itu menjadi titik kembali nan memaksa Seoul merancang ulang keseluruhan sistem pertahanan digitalnya dari fondasinya.

Proses itu berjalan lebih dari satu dasawarsa sebelum terwujud dalam Strategi Keamanan Siber Nasional Korea Selatan nan diperbarui pada Februari 2024: pergeseran paradigma dari postur melindungi menuju ofensif. Strategi ini menyatakan bahwa memperkuat pertahanan saja mempunyai keterbatasan, sehingga negara kudu merespons ancaman secara proaktif. Lima pilarnya mencakup postur ofensif, ketahanan infrastruktur, penguasaan teknologi mutakhir, koordinasi pemerintah-swasta, dan kerja sama global.

Perbedaan Korea Selatan dari banyak negara lain bukan terletak pada ambisi strateginya semata, melainkan pada kedisiplinan implementasinya. Strategi tersebut dilengkapi Basic Plan berisi 100 inisiatif konkret dari 14 kementerian. Regulasi siber Korea mewajibkan pelaporan kejadian dalam 24 jam sejak terdeteksi. Dua akar kelemahan Indonesia—yakni fragmentasi tata kelola dan defisit Sumbe Daya Manusia (SDM)—justru diselesaikan Korea Selatan melalui satu komando terpadu di bawah National Security Office (NSO) dan investasi pada 115 lembaga pendidikan, termasuk 50 universitas, nan mengintegrasikan kurikulum keamanan siber.

Kesenjangan kedua negara tidak berakhir pada dimensi siber. Dalam AI Readiness Index 2024 (Oxford Insights), Korea Selatan menempati ranking ketiga dengan skor 79,98, sementara Indonesia tertinggal 14 poin di skor 65,85. Paradoksnya, visi AI Indonesia meraih skor sempurna 100, tetapi prasarana pendukungnya hanya 42,71. Di era peperangan berbasis info dan algoritma, kesenjangan AI bukan sekadar rumor ekonomi, melainkan juga kesenjangan kekuatan strategis.

Kemitraan nan Ada dan Potensi nan Belum Optimal

Kabar baiknya, Indonesia tidak memulai kemitraan siber dengan Korea Selatan dari titik nol. Korea Internet and Security Agency (KISA) telah membuka instansi perwakilan Asia Tenggara di Jakarta sejak 2016. Kerja sama umum BSSN dan KISA diperkuat melalui Nota Kesepahaman pada Juli 2022, mencakup training teknis, transfer teknologi, dan pengembangan kebijakan siber dalam kerangka Rencana Aksi Kemitraan Strategis Khusus RI-Korea Selatan 2021—2025.

Fondasi itu ada, tapi hasilnya belum memadai. Serangan ransomware terhadap PDNS pada 2024—lebih dari dua tahun setelah MoU BSSN-KISA ditandatangani—memperlihatkan bahwa kerja sama nan terjalin tetap berkarakter kapabilitas dasar dan belum menyentuh transformasi sistemik.

Momentum April 2026 membuka kesempatan mengubah pola tersebut. Nota Kesepahaman nan ditandatangani di Blue House mencakup penguatan keamanan data, jasa publik digital, dan pengembangan talenta AI, memberikan mandat jauh lebih luas dari sekadar training teknis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi "Apakah kemitraan ini perlu diperdalam?" melainkan "Bagaimana memastikan kesepakatan di atas kertas betul-betul menjadi transformasi di lapangan?"

Relevansi siber dan AI terhadap ketahanan nasional Indonesia bukan lagi perdebatan akademis. Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Haneg) 2025–2029 nan mengusung Doktrin Perisai Nusantara secara definitif menempatkan ancaman siber, kepintaran buatan, dan teknologi baru sebagai bagian dari tantangan pertahanan era digital.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) memperkuat posisi siber sebagai komponen ketahanan nasional nan berkarakter lintas sektor. Ketika prasarana digital Indonesia lumpuh, bukan hanya jasa publik nan terganggu; ketahanan nasional itu sendiri nan diuji. Kemitraan dengan Korea Selatan menjadi relevan bukan hanya sebagai kerja sama teknis, melainkan juga sebagai penguatan fondasi strategis ketahanan nasional Indonesia.

Tiga Pelajaran Strategis nan Harus Diadopsi Indonesia

Menjawab pertanyaan itu memerlukan tiga langkah nan saling bergantung: tata kelola nan terkonsolidasi, investasi SDM nan efektif, dan SDM nan andal adalah syarat agar postur proaktif bukan sekadar lembaran arsip pada Nota Kesepahaman tanpa tindakan nyata.

Pertama, konsolidasi tata kelola siber nasional. Korea Selatan menempatkan National Security Office sebagai koordinator tunggal seluruh kementerian dan National Intelligence Service sebagai pelaksana teknis utama. Indonesia perlu mengangkat model serupa: fragmentasi izin antara BSSN, Komdigi, OJK, dan Bank Indonesia kudu diselesaikan melalui kerangka komando terpadu agar kemitraan dengan Korea Selatan menemukan rumah kelembagaan nan jelas di Indonesia.

Kedua, transformasi kerja sama SDM dari training menuju pembangunan kapabilitas jangka panjang. Indonesia perlu mendorong kerja sama KISA dan perguruan tinggi secara struktural: pendirian Cyber Education Center bersama, program danasiwa siber terpadu, dan skema magang di lembaga-lembaga Korea Selatan. Tanpa SDM nan memadai, prasarana siber terbaik pun hanya bakal menjadi aset nan tidak teroptimalkan.

Ketiga, transisi dari postur reaktif menuju proaktif. Regulasi BSSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Manajemen Krisis Siber telah mewajibkan asesmen dan simulasi berkala, tapi implementasinya tetap berkarakter formalitas administratif. Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan telah membuktikannya melalui simulasi dan latihan siber nasional nan dilakukan rutin jauh sebelum krisis datang.

Menanti Tindak Lanjut

Korea Selatan membuktikan bahwa kejadian digital bisa menjadi titik balik: dari korban DarkSeoul 2013 menjadi negara nan menangkal lebih dari satu juta serangan per tahun. Insiden PDNS 2024 adalah kesempatan serupa bagi Indonesia: bangkit dan membangun ketahanan Siber dan AI dari fondasinya.

Modal untuk itu sudah ada: mitra strategis nan tepat, izin nan mulai matang, dan momentum diplomatik nan kuat. Kemitraan ini bukan sekadar urusan teknis; ini adalah investasi strategis bagi kedaulatan digital Indonesia sebagai fondasi ketahanan nasional di era peperangan modern berbasis teknologi. Kini hanya satu nan ditunggu: memastikan 10 MoU itu betul-betul dieksekusi, bukan dibiarkan menjadi arsip tanpa tindak lanjut.