Imbas Skandal Pengawasan Massal Warga Palestina, Microsoft Perketat Kontrol HAM Jaringan Intelijen

Microsoft(Unsplash)

RAKSASA teknologi Microsoft mengumumkan bakal memperketat kontrol hak asasi manusia (HAM) saat bekerja sama dengan lembaga keamanan nasional. Keputusan ini diambil setelah selesainya penyelidikan mengenai gimana militer Israel menggunakan teknologi cloud milik perusahaan untuk melakukan pengawasan massal terhadap penduduk Palestina.

Penyelidikan ini diperintahkan Microsoft tahun lalu, menyusul investigasi surat kabar The Guardian berbareng media Israel-Palestina +972 Magazine dan Local Call. Laporan tersebut mengungkap unit intelijen elit Israel, Unit 8200, menggunakan platform cloud Azure milik Microsoft untuk menyimpan miliaran rekaman telepon penduduk Palestina nan disadap setiap hari.

Tak lama setelah penyelidikan dimulai, Microsoft langsung memutus akses militer Israel ke jasa cloud dan kepintaran buatan (AI) lantaran terbukti melanggar ketentuan layanan. Dalam ringkasan hasil akhirnya, Microsoft menyatakan "temuan aktual tetap sama" dan bakal mengangkat serangkaian rekomendasi guna meningkatkan "efektivitas tata kelola kewenangan asasi manusia".

Skandal ini sempat memicu ketegangan internal di Microsoft. Muncul kekhawatiran bahwa beberapa tenaga kerja di anak perusahaan Microsoft di Israel tidak transparan kepada instansi pusat mengenai aktivitas Unit 8200. Sejumlah sumber menyebut adanya bentrok loyalitas di antara tenaga kerja nan berbasis di Tel Aviv antara tanggungjawab ahli mereka kepada perusahaan dan support terhadap militer pasca-serangan 7 Oktober. Imbasnya, bulan lalu, kepala upaya Microsoft di Israel beserta beberapa manajer dilaporkan hengkang dari perusahaan akibat pelanggaran kode etik.

Meski tidak menyinggung soal hengkangnya para staf dalam arsip ringkasannya, Microsoft menjabarkan langkah-langkah baru nan bakal diambil. Perusahaan bakal mengubah langkah menyaring upaya nan berangkaian dengan "keamanan nasional" sebelum perjanjian ditandatangani.

Selain itu, Microsoft bakal mengevaluasi langkah mengelola izin keamanan (security clearance) pegawai asing. Hal ini krusial mengingat beberapa tenaga kerja Microsoft nan mengelola proyek dengan Unit 8200 rupanya merupakan mantan personil alias pasukan persediaan dari unit pengintai tersebut.

Langkah lainnya mencakup peninjauan berkala untuk memastikan kebijakan penggunaan teknologi dipatuhi oleh konsumen saat terjadi "situasi politik baru alias perubahan pada proyek sensitif", serta memperkuat proses uji tuntas HAM di "wilayah terdampak bentrok dan berisiko tinggi".

Sebelumnya, petinggi Microsoft seperti CEO Satya Nadella menyatakan tidak tahu bahwa Azure digunakan untuk menyimpan komunikasi penduduk Palestina nan disadap. Microsoft menegaskan bahwa mereka "tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap penduduk sipil".

Kendati demikian, pengungkapan skandal ini telah memicu gelombang protes dari pemegang saham, LSM, dan golongan pekerja "No Azure for Apartheid". Dalam sebuah konvensi di San Francisco minggu ini, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan: "Microsoft mendanai genosida" dan "putuskan hubungan dengan Israel sekarang". (BBC/Z-2)