Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Kini Tembus Rp8.091 Triliun

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD453,4 miliar alias setara Rp8.091,37 triliun pada kuartal II-2026. Angka utang ini naik 4,4 persen secara tahunan (yoy).

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta nan lebih rendah," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menurut Denny, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada kuartal II 2026 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD216,3 miliar alias 2,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2026 sebesar 3,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) nan mencerminkan kepercayaan penanammodal terhadap prospek perekonomian Indonesia nan terjaga.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi tanggungjawab pembayaran pokok dan kembang utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan elastis untuk mewujudkan pembiayaan nan efisien dan optimal,” ungkap Denny.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,5 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif kondusif dan terkendali mengingat nyaris seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

“Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari akibat ketidakpastian dunia nan kembali meningkat,” jelasnya.