UMKM Sulit Naik Kelas, Bukan karena Modal tapi Banjir Barang Impor China

Hambatan utama UMKM lokal untuk naik kelas bukan terletak pada skema pembiayaan KUR. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)

JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menilai halangan utama UMKM lokal untuk naik kelas bukan terletak pada skema pembiayaan KUR, melainkan maraknya produk impor terlarangan nan membanjiri pasar domestik.

Maman menegaskan, pemerintah selama ini telah memberikan beragam support kepada UMKM, mulai dari akses pembiayaan hingga pelatihan. Namun, upaya tersebut dinilai kurang berakibat akibat banjir produk impor ilegal, khususnya dari Cina.

"Kita support apapun training kepada mereka (UMKM), mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang. Betul? Mereka nggak bisa jual peralatan hari ini. Karena apa? Karena pasarnya becek, dipenuhi dengan barang-barang impor dari luar. Ini nan saya bilang, kondisi masalahnya di situ," jelas Maman saat media gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Ia menilai perdebatan mengenai KUR justru membikin semua pihak terjebak dalam lingkaran saling menyalahkan. Menurutnya, beragam pihak kerap dituding sebagai penyebab, mulai dari pelaku UMKM hingga kementerian terkait.

"Akhirnya kita saling menyalahkan. Nyalahin ini nan salah di sini, ini nan salah di sini. UMKM lah dituding. Ini lagi sekarang muncul lagi statement-nya Pak Purbaya. KUR-nya kelak dibeginiin lah, begini lagi lah, dan macam-macam. Jadi kayak ada di lingkaran setan kita ini," lanjutnya.

Maman juga menyinggung tudingan terhadap Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian mengenai pengawasan impor. Ia menyebut, izin impor nan diterbitkan secara resmi sebenarnya mudah ditelusuri dan diawasi.

"Kita salahin, kita tuding Kementerian Perdagangan. Kita tuding Kementerian Perindustrian. Saya mau bilang, jika kita mau ngecek barang-barang impor nan masuk itu, terus kita salahkan Kementerian Perdagangan. Kenapa? Karena Kementerian Perdagangan jelas ukurannya. Dia keluarkan izin impor 100, ya sudah kita cek aja, ketahuan, gampang," imbuhnya.