Tutup Perlintasan Kereta Api Susah-Susah Gampang, Ini Kendalanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI menyoroti masalah pendanaan menjadi hambatan penanganan perlintasan dan peningkatan jalur kereta api di lintas Bekasi-Cikarang belum optimal, membikin PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI cukup kesulitan untuk menangani persoalan tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus apalagi mengatakan, untuk membikin perlintasan sebidang menjadi non-sebidang, namalain dibangun flyover alias underpass di jalur Bekasi-Cikarang, dibutuhkan biaya sekitar Rp400 miliar untuk satu perlintasannya.

"Tujuan diadakannya rapat kerja (raker) ini tentu mengurai masalah di kereta api belakangan ini, tentunya juga bicara mengenai anggarannya. Walaupun Presiden (Prabowo Subianto) sudah membantu biaya KAI sebesar Rp4 triliun, tetapi ini rupanya tetap jauh. Tadi saya dapat info dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bahwa ada 1 titik perlintasan nan tetap butuh biaya besar untuk dibangun flyover alias underpass, dananya bisa mencapai Rp400 miliar," kata Lasarus saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (13/5/2026).

Masalahnya, tetap ada 10 titik perlintasan liar di jalur tersebut, sehingga memerlukan anggaran nan lebih besar ialah hingga mencapai Rp4 triliun untuk 10 perlintasan tersebut.

"Rp400 miliar itu 1 titik ya, 1 perlintasan. Sedangkan di jalur Bekasi-Cikarang, tetap ada 10 perlintasan liar, kudu memerlukan Rp4 triliun. Itu baru 10 perlintasan, di Jabodetabek tetap banyak, apalagi di seluruh Indonesia, jadi ini tetap banyak nan perlu diurai," lanjut Lasarus.

Bahkan, KAI juga sekarang kudu dihadapi oleh tanggungjawab pembangunan jalur dwi dobel alias double-double track (DDT) lintas Bekasi-Cikarang nan saat ini tetap belum terealisasi pembangunannya.

"Belum kita bicara pembangunan double-double track. Masalah kejadian tabrakan ini, kenapa keretanya beraksi satu jalur berbarengan seperti itu, lantaran tetap double track di sana, belum double-double track, enggak nyampe ke ujung. Kenapa enggak nyampe ke ujung? Karena belum dibangun. Kenapa belum dibangun? Apa lantaran duitnya enggak ada? Ini jadi tujuan diadakan raker agar ini bisa selesai dengan baik, gimana bisa kita urai, salah satunya double-double track dulu," terang Lasarus.

Lasarus menegaskan tujuan dari raker ini cukup besar lantaran nantinya hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bisa menjadi tolok ukur agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Jadi sasaran kita sangat besar. Rapat ini bukan membahas hasil investigasi KNKT seperti apa, hasil investigasi Kepolisian seperti apa, tapi masalah penyelesaian persoalan perlintasan sebidang, operasional kereta api, dan seterusnya, ini sangat kompleks, dan itu nan mau kita urai di rapat ini. DPR tidak mau mengambil bagian dari KNKT maupun dari Kepolisian. Karena mereka dilindungi undang-undang dan kita tidak boleh masuk ke ranah itu," jelasnya.

(chd/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]