Trump Mau Patok Tarif Baru buat Chip-Laptop Asal China

Jakarta -

Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah mempertimbangkan pengenaan tarif impor baru untuk semikonduktor nan berasal dari China. Rencana ini terjadi di tengah perlombaan teknologi raksasa dunia demi menguasai prasarana kepintaran buatan (AI) untuk mengalahkan China.

Tak hanya chip, bea masuk tersebut bakal dikenakan pada rangkaian produk teknologi, seperti laptop, server pusat data, dan perangkat keras permainan. Informasi tersebut didapatkan dari delapan sumber internal kepada Politico dalam sebuah laporan.

Kebijakan tersebut tetap berada di fase awal. Artinya, patokan ini tetap sangat rentan berubah dalam beberapa bulan ke depan sebelum akhirnya digulirkan secara bertahap.

Gedung Putih belum memberikan respons resmi saat dikonfirmasi. Kendati demikian, pihak istana menjelaskan rencana tersebut bermaksud untuk memindahkan kembali manufaktur semikonduktor ke dalam negeri nan menjadi prioritas utama Presiden AS Donald Trump.

"Kebijakan-kebijakannya telah mengamankan investasi senilai ratusan miliar dolar di sektor krusial ini," ujar salah satu perwakilan Gedung Putih dikutip dari CNBC, Jumat (28/8/2026).

Aturan tarif untuk semikonduktor China sebenarnya bukan peralatan baru. Kebijakan serupa sebelumnya sudah lebih dulu diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

Sebetulnya, wacana ini sudah diendus sejak tahun lalu. Trump sempat melontarkan bakal mengenakan tarif sekitar 100% untuk semikonduktor dan chip, meski dia memberikan jalan keluar berupa pembebasan biaya bagi perusahaan nan mau membangun pabriknya langsung di AS. Namun, rencana tersebut tanpa realisasi.

Pada Januari, Trump memang memberlakukan tarif 25% pada chip kepintaran buatan tertentu. Perusahaan-perusahaan China dilaporkan telah bisa mengakses chip Nvidia meskipun ada pembatasan ekspor AS nan ketat. Para pengamat industri mengatakan bahwa akses ke komputasi tingkat lanjut melalui penyedia awan luar negeri adalah aspek kunci dalam meningkatnya keahlian model kepintaran buatan China.

Menurut para ahli, AS tengah menyiapkan undang-undang untuk menutup celah ini. Namun, halangan tetap tetap ada sebelum undang-undang tersebut dapat memberikan dampak.

(rea/ara)