Ginandjar, Nasionalisme Ekonomi, dan Para 'Anak Didiknya'

Jakarta -

Ketika Ginandjar Kartasasmita dipercaya menjadi Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada 1983, pekerjaannya bukan sekadar merumuskan kebijakan dari kembali meja. Ia turun mendorong industri nasional sekaligus membuka ruang bagi pengusaha pribumi untuk tumbuh, memperkuat keahlian usaha, dan berani bersaing.

Dari kiprah itu muncul sejumlah nama pengusaha nan kemudian kerap dikaitkan dengan pembinaan Ginandjar-mereka nan belakangan terkenal disebut sebagai "Ginandjar Boys". Di antara nama nan disebut pernah mendapat dorongan dan pembinaan Ginandjar adalah Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Fadel Muhammad, dan Fahmi Idris.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenang kiprah tersebut dalam pengantar kitab Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa, karya Suhartono dkk., nan diterbitkan Penerbit Buku Kompas. "Usaha peningkatan produksi domestik betul-betul dilakukan saat itu oleh Ginandjar secara optimal sehingga mendorong kemajuan upaya produksi dalam negeri," tulis Kalla.

Menurut Kalla, Ginandjar juga dengan tulus mendorong dan membina pengusaha pribumi di beragam bagian upaya dan teknologi. nan menarik, kata Kalla, Ginandjar tidak pernah meminta balas jasa dari para pengusaha nan pernah dibantunya.

Kisah itu menjadi salah satu sisi menarik dari kitab setebal sekitar 500 laman tersebut. Buku ini merekam perjalanan panjang Ginandjar sejak mulai berkecimpung pada 1965, melewati masa pemerintahan Presiden Soekarno, lebih dari tiga dasawarsa pemerintahan Soeharto, hingga masa Reformasi.

Nasionalisme Ekonomi

Nasionalisme ekonomi menjadi salah satu benang merah perjalanan Ginandjar.
Ketika mendapat tugas mengurusi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dia mendorong agar keahlian produksi nasional tidak sekadar menjadi pelengkap dalam pembangunan ekonomi. Produk dalam negeri, industri nasional, dan pengusaha Indonesia kudu diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi kekuatan ekonomi.

Bagi Ginandjar, perlindungan terhadap industri nasional bukanlah tujuan akhir. Perlindungan semestinya menjadi jembatan agar pelaku upaya mempunyai waktu dan kesempatan untuk memperkuat kemampuan, meningkatkan teknologi, memperluas pasar, dan pada akhirnya bisa bersaing.

Gagasan itu terus terbawa dalam perjalanan kariernya. Ginandjar kemudian dipercaya menjadi Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Ia menjadi salah satu teknokrat nan ikut berkedudukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional. Tetapi perjalanan panjang itu tidak selalu berjalan dalam suasana nan tenang.

Salah satu bagian paling dramatis terjadi pada 20 Mei 1998. Saat itu, Indonesia berada di tengah krisis ekonomi dan politik nan semakin dalam. Ginandjar berbareng 13 menteri lainnya menyatakan tidak bersedia berasosiasi dalam kabinet baru nan hendak dibentuk Presiden Soeharto. Sikap tersebut kemudian disampaikan melalui surat nan dikenal sebagai Deklarasi Bappenas.

Keputusan itu membikin mereka sempat dituding sebagai "brutus"-orang-orang nan dianggap mengingkari pemimpin nan telah membina dan memberi mereka kepercayaan selama bertahun-tahun. Namun, beberapa hari kemudian, sebuah surat memperlihatkan bahwa hubungan Ginandjar dengan Soeharto rupanya jauh lebih kompleks daripada sekadar hubungan antara seorang bawahan dan pemimpin nan berhujung dengan pengkhianatan.

Setelah Ginandjar dipercaya Presiden BJ Habibie menjadi Menko Ekuin dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, Soeharto justru mengirimkan ucapan selamat. "Selamat atas pengangkatannya sebagai Menteri pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Semoga sukses dalam pengabdian," tulis Soeharto dalam surat tertanggal 22 Mei 1998. Lima hari kemudian, Ginandjar membalas surat tersebut.

Ia menyampaikan terima kasih sekaligus menjelaskan argumen pengunduran dirinya berbareng para menteri lainnya. Keputusan itu, tulis Ginandjar, diambil lantaran menurut pandangan mereka merupakan langkah terbaik bagi bangsa dan negara. "...sama sekali tidak ada niat di hati kami sekecil apa pun untuk berkhianat kepada Bapak," tulisnya.

Surat-surat itu memberi gambaran lain tentang Ginandjar: seorang teknokrat nan berada dalam pusaran kekuasaan, tetapi pada titik tertentu kudu mengambil keputusan politik nan menurutnya diperlukan bagi negara.

Dari Tahanan ke Reformasi

Perjalanan Ginandjar setelah runtuhnya Orde Baru juga tidak sepenuhnya mulus.
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ketika tengah berada di Boston, Amerika Serikat, Ginandjar tergopoh-gopoh kembali ke Jakarta setelah dipanggil Kejaksaan Agung mengenai tudingan korupsi.

Ia datang ke Gedung Bundar dalam kondisi tetap mengenakan penyangga leher dan kudu menggunakan bangku roda. Setelah beberapa jam diperiksa, dia dijebloskan ke tahanan. Kasus tersebut menjadi salah satu bagian paling berat dalam perjalanan hidupnya. Ginandjar mengusulkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian dinyatakan bebas dari tahanan. Bertahun-tahun setelahnya, pada 2009, Kejaksaan Agung mencabut status tersangkanya.

Setelah angin besar politik dan norma itu berlalu, pengabdian Ginandjar berlanjut. Ia menjadi Wakil Ketua MPR periode 1999-2004. Pada 2004-2009, dia dipercaya menjadi Ketua pertama DPD RI. Ia juga pernah menjadi personil Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan SBY-JK.

Lahir pada 9 April 1941, Ginandjar menempuh pendidikan di Kolese Kanisius Jakarta, lampau ke ITB. Tak sampai tamat dia melanjutkan studi teknik kimia di Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, Jepang. Sepulang ke Indonesia pada 1965, laki-laki berkacamata bulat nan berkawan disapa "Jhonny" itu memulai pekerjaan di lingkungan pemerintahan dan kemudian berkembang menjadi salah satu teknokrat krusial dalam perjalanan pembangunan Indonesia.

Pada akhirnya, Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa tidak hanya merekam panjangnya daftar kedudukan nan pernah diemban seorang tokoh. Buku itu juga memperlihatkan pendapat nan berulang kali muncul dalam perjalanan Ginandjar: bahwa kekuatan ekonomi Indonesia kudu dibangun dari dalam negeri.

Caranya bukan semata-mata dengan membikin kebijakan, tetapi juga dengan memperkuat produksi nasional, membuka kesempatan bagi pengusaha Indonesia, membangun keahlian teknologi, dan menumbuhkan manusia-manusia nan kelak bisa menggerakkan ekonomi.

Para "Ginandjar Boys"-di antaranya Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Fadel Muhammad, dan Fahmi Idris-menjadi bagian dari jejak perjalanan tersebut. Tentu, keberhasilan mereka masing-masing merupakan hasil perjalanan dan kerja keras mereka sendiri. Namun, dalam kisah Ginandjar, ada satu perihal nan menarik: negara tidak hanya datang sebagai kreator aturan, tetapi juga sebagai pihak nan pada suatu masa berupaya menumbuhkan pelaku ekonomi nasional.

Di situlah nasionalisme ekonomi ala Ginandjar menemukan bentuknya. Bukan sekadar semboyan tentang mencintai produk dalam negeri, melainkan sebuah ikhtiar untuk membangun kapasitas: memberi ruang untuk tumbuh, memberi kesempatan untuk belajar, dan pada waktunya menuntut keahlian untuk bersaing.

(acd/acd)