Trump Bantah AS Siapkan Dana Investasi Rp4.900 Triliun untuk Iran

AS dilaporkan mempertimbangkan biaya investasi senilai US$300 miliar untuk Iran jika kesepakatan tenteram dipatuhi. Namun, Donald Trump membantahnya.(White House)

PEMERINTAHAN Donald Trump dilaporkan bersedia mengizinkan pembentukan biaya investasi senilai UA$300 miliar (sekitar Rp4.912 triliun) untuk Iran. Langkah ini dapat terealisasi jika Teheran menyetujui penyelesaian akhir untuk mengakhiri perang, termasuk kesepakatan nuklir baru.

Laporan dari Financial Times (FT) nan mengutip seorang pejabat Amerika Serikat menyebut Washington telah mendiskusikan kemungkinan pemberian keringanan hukuman ekonomi.

"Dana besar senilai US$300 miliar untuk membangun kembali negara mereka," ujar pejabat tersebut. Insentif finansial ini nantinya bakal dikaitkan dengan "kinerja" Iran dalam mematuhi nota kesepahaman (MoU) nan dijadwalkan bakal ditandatangani secara resmi di Jenewa pada hari Jumat.

Seorang sumber nan mendapatkan pengarahan mengenai jalannya perundingan menambahkan bahwa pembentukan biaya investasi tersebut berjuntai pada penyelesaian akhir nan menjadi bagian dari MoU. Proses ini juga bakal mengikuti perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta negosiasi lebih lanjut mengenai program nuklir Iran.

Sumber tersebut juga menjelaskan biaya tersebut tidak bakal berasal dari anggaran pemerintah negara-negara terkait. Sebaliknya, wadah biaya ini dibentuk untuk menampung perusahaan-perusahaan swasta nan berkeinginan menanamkan modal di Iran, sebuah negara nan dikenal mempunyai sumber daya daya nan melimpah. Kendati demikian, struktur organisasi dan manajemen pengelolaan biaya ini tetap belum jelas.

Laporan dari Financial Times juga menyoroti sensitivitas rumor ini di panggung politik Amerika Serikat. "Skala insentif finansial nan dilontarkan AS untuk Iran telah menjadi topik nan diperdebatkan dalam negosiasi. Isu ini juga menjadi salah satu masalah nan paling sensitif secara politik bagi Donald Trump lantaran dia enggan terlihat seperti memberi penghargaan kepada rezim Islam tersebut."

Isu insentif finansial ini langsung memantik reaksi dari pucuk ketua Gedung Putih. Menanggapi laporan nan beredar luas tersebut, Presiden AS Donald Trump langsung membantah kebenaran info tersebut dan menyebut laporan itu sebagai buletin bohong (fake news). (The Guardian/Z-2)