Transisi Energi Nasional Butuh Investasi Rp1.140 triliun, Diproyeksikan Bersumber dari Negara, Perbankan, dan Swasta

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan pidato kunci dalam forum Ekoniklim 2026 nan digelar Climate Policy Initiative (CPI) di Jakarta, Selasa (28/7).(MI/Iis Zatnika)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan investasi untuk merealisasikan program transisi energi mencapai sekitar Rp1.140 triliun. Sumber pendanaannya diharapkan dari anggaran pemerintah, perbankan, dan investasi swasta.

Salah satu tonggak transisi daya adalah sasaran penambahan kapabilitas pembangkit listrik 100 gigawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kontribusi PLTS pada sektor daya itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi, sekaligus mencapai sasaran net zero emissions (NZE).

"Kebutuhan transisi daya bukanlah semata sebagai respons jangka pendek terhadap gejolak geopolitik global, termasuk bentrok nan saat ini tetap terjadi di Timur Tengah. Transisi daya merupakan kebutuhan strategis jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi, menjaga daya saing ekonomi nasional sekaligus melindungi Indonesia dari akibat krisis iklim," kata Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menyampaikan pidato kunci dalam forum Ekoniklim 2026 nan digelar Climate Policy Initiative (CPI) di Jakarta, Selasa (28/7).

Pada sesi dikupas, transisi daya telah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional dan bukan hanya sekadar agenda mitigasi perubahan iklim. Namun, dibutuhkan kebijakan nan bisa menciptakan suasana investasi nan menarik untuk mendukung percepatan transisi energi.

Tantangan nan kudu dihadapi percepatan transisi daya adalah subsidi daya fosil nan tetap cukup besar sehingga kurang mendukung daya saing daya baru terbarukan (EBT), belum berjalannya penerapan pajak karbon, serta belum optimalnya pengembangan pasar karbon nasional.

Harus dipahami juga bahwa support APBN juga tidak bisa diharapkan lantaran sempitnya ruang mobilitas dan konsentrasi pada program-program pemerintah tertentu saja. Kondisi diperberat dengan akibat geopolitik dan penguatan kurs dolar AS.

Diskusi mennyepakati sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa finansial sangat dibutuhkan agar sasaran transisi daya tercapai sehingga bisa menggulirkan faedah bagi pertumbuhan ekonomi.(X-6)