1 bulan yang lalu
TNI AD merespons tindakan pembubaran nonton bareng movie dokumenter Pesta Babi di Ternate nan memicu perbincangan di tengah publik. Masalah perizinan dan rumor SARA disebut sebagai alasannya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi dalam keterangan tertulis nan disampaikan oleh Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat.
Kolonel Inf Jani Setiadi mengatakan telah mengecek aktivitas nan melibatkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Ternate berbareng sejumlah organisasi mahasiswa. Disebut jika aktivitas nobar itu tak mempunyai perizinan.
"Selain aspek perizinan, abdi negara juga mencermati materi dan tema aktivitas nan dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan titel movie dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat nan majemuk, terlebih andaikan dikaitkan dengan rumor SARA maupun bentrok sosial nan pernah terjadi sebelumnya," bunyi keterangan nan dibagikan, Selasa (12/5/2026).
Dandim 1501/Ternate ini mengatakan TNI tetap menghargai kebebasan beranggapan dan ruang obrolan bagi masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa. Kendati demikian, lanjutnya, keselamatan dan ketenangan masyarakat kudu menjadi prioritas utama.
"Kami mau memastikan Ternate tetap kondusif dan nyaman bagi siapa saja. Oleh lantaran itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar aktivitas ini tidak dilanjutkan demi mencegah rumor SARA nan dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini," ujar Jani Setiadi.
Ia menyebut TNI tak melarang aktivitas obrolan selama dilaksanakan sesuai prosedur dan mempunyai izin. Ia juga menyingung materi nan disampaikan tak boleh menimbulkan potensi bentrok di tengah masyarakat.
"Hingga saat ini, abdi negara keamanan berbareng unsur mengenai tetap terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap kondusif dan terkendali," bunyi keterangan nan dibagikan.
"Pendekatan nan dilakukan mengedepankan musyawarah, edukasi, dan langkah preventif demi menjaga stabilitas keamanan serta keselarasan masyarakat di Kota Ternate," tambahnya.
Diketahui, aktivitas nobar nan disertai obrolan itu digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara berbareng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5) pukul 20.00 WIT. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar mengecam tindakan pembubaran tersebut. Menurutnya, aktivitas ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta kewenangan penduduk untuk memperoleh info sebagaimana dijamin konstitusi.
"Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi corak nyata intimidasi terhadap ruang kerakyatan dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak semestinya menjadi pihak nan menentukan karya apa nan boleh alias tidak boleh ditonton masyarakat," tegas Yunita dikutip dari detikSulsel.
Ia menyebut kehadiran abdi negara sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Cara seperti ini, kata dia, mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.
Yunita juga menilai argumen potensi bentrok nan disampaikan abdi negara tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan. Karena menurutnya, aktivitas ini berjalan tenteram dan tidak mengandung unsur provokasi.
"Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lampau dibungkam, maka kerakyatan sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh takut terhadap obrolan dan movie dokumenter," imbuh Yunita.
(fca/imk)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·