Tito Imbau Daerah Berbagi TKD untuk Bantu Wilayah Terdampak Bencana

Jakarta -

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memperkuat kerjasama lintas wilayah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak musibah hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Salah satu langkah strategis nan ditempuh adalah optimasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) melalui sistem hibah antar pemerintah daerah.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah wilayah nan tidak terdampak alias terdampak ringan bencana, tetapi memperoleh tambahan alokasi TKD cukup besar agar dapat menghibahkan sebagian anggarannya untuk membantu wilayah terdampak berat, tapi tidak mendapatkan tambahan TKD signifikan.

"Saya mengimbau daerah-daerah di Sumatera Utara nan tidak terdampak alias terdampak ringan, tetapi mendapatkan tambahan anggaran besar, agar bisa membantu wilayah nan terdampak berat di Aceh melalui sistem hibah," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Hal tersebut disampaikan oleh Tito saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (13/4). Kemudian, dia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan semangat gotong royong antar daerah. Daerah dengan kapabilitas fiskal lebih dapat membantu wilayah lain nan menghadapi beban pemulihan lebih besar.

Tito juga merinci sejumlah wilayah di Sumatera Utara nan berpotensi memberikan support melalui skema hibah. Di antaranya, Kota Medan nan memperoleh tambahan TKD sekitar Rp565 miliar diimbau untuk menghibahkan sekitar Rp50 miliar, serta Kabupaten Deli Serdang nan memperoleh Rp493 miliar dengan potensi hibah Rp50 miliar untuk membantu wilayah terdampak seperti Aceh Timur.

Selain itu, Kabupaten Simalungun nan tidak terdampak musibah namun memperoleh sekitar Rp412 miliar juga didorong untuk menghibahkan sebagian anggarannya, termasuk untuk membantu Kabupaten Aceh Utara. Sementara wilayah lain, seperti Asahan, Serdang Bedagai, hingga Kota Pematangsiantar juga diimbau memberikan kontribusi serupa sesuai kapabilitas fiskalnya.

Menurut Tito, sejumlah wilayah terdampak di Aceh setidaknya memerlukan tambahan support anggaran minimal sekitar Rp25 miliar untuk mempercepat pemulihan, seperti di wilayah Gayo Lues dan Bener Meriah.

"Ini semata-mata untuk kemanusiaan. Daerah nan mempunyai keahlian lebih kami sorong untuk membantu wilayah nan terdampak lebih berat," tegasnya.

Ia menambahkan, komunikasi dengan pemerintah wilayah di Sumatera Utara telah dilakukan secara intensif, dan kebanyakan wilayah menyatakan kesiapan untuk menjalankan sistem hibah tersebut.

"Kami sudah komunikasikan, dan mereka tidak keberatan. Mereka siap menjalankan sistem hibah," ungkap Tito.

Sebagai dasar kebijakan, Tito sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi wilayah terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Surat info ini menjadi pedoman dalam optimasi penggunaan TKD untuk mendukung percepatan pemulihan, baik pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, maupun rekonstruksi.

Dengan optimasi TKD serta support hibah antar daerah, diharapkan proses pemulihan di wilayah terdampak, khususnya di Aceh dapat melangkah lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.

(akn/ega)