Pemkab Aceh Barat Latih ASN Perkuat Literasi Keamanan Data Negara

, MEULABOH, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat, Provinsi Aceh, menggelar training bagi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat literasi keamanan siber dan perlindungan info digital. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis menjamin integritas serta kerahasiaan info negara di era transformasi digital.

Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Safrizal, mengatakan training ini merupakan komitmen wilayah dalam mengakselerasi transformasi digital. “Pemkab Aceh Barat terus berkomitmen dalam melakukan percepatan transformasi digital melalui penerapan sistem pemerintah digital nan terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” kata Safrizal dalam keterangan diterima di Meulaboh, Jumat.

Kegiatan nan diinisiasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh berbareng Diskominfo Kabupaten Aceh Barat ini menjadi respons terhadap akibat norma dan akibat keamanan di era keterbukaan informasi. Safrizal menekankan bahwa bumi digital memaksa pemerintah untuk bergerak lebih cepat, adaptif, serta responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dukung Program Satu Data Indonesia

Safrizal mengungkapkan bahwa Pemkab Aceh Barat saat ini sedang bekerja keras menyelaraskan tata kelola info sektoral di daerah. Langkah ini diambil guna memenuhi petunjuk izin nasional dalam menyukseskan program Satu Data Indonesia. Integrasi info nan sah secara hukum, menurutnya, bakal menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan nan tepat sasaran.

Selain itu, tata kelola info nan baik diyakini bisa menghadirkan pelayanan publik nan cepat, mudah, dan berkekuatan hukum. “Integrasi info nan sah secara norma bakal menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan nan tepat sasaran, sekaligus menghadirkan pelayanan publik nan cepat, mudah, dan berkekuatan hukum,” ujarnya.

Waspadai Ancaman Kejahatan Siber

Di tengah percepatan digitalisasi, Safrizal mengingatkan bahwa transformasi digital membawa akibat norma berupa akibat keamanan nan tinggi jika tidak dibentengi dengan sistem pertahanan nan kuat. Pemerintah wilayah wajib mewaspadai beragam ancaman tindak pidana siber (cybercrime) nan nyata.

Beberapa ancaman nan menjadi sorotan antara lain kebocoran info dan pencurian identitas nan melanggar kewenangan privasi penduduk negara, pemalsuan arsip digital nan berakibat pada keabsahan norma manajemen negara, serta serangan terstruktur berskala besar seperti ransomware, malware, dan phishing terhadap server pemerintah.

Tiga Target Utama Pengamanan Data

Guna meminimalisir celah norma dan kegagalan perlindungan data, Pemkab Aceh Barat menekankan tiga sasaran utama nan kudu dicapai ASN, khususnya nan bekerja di lembaga teknis, demi menjaga kedaulatan info negara. Pertama, membangun kultur kewaspadaan digital dengan menumbuhkan kesadaran norma dan etika digital di lingkungan birokrasi.

Kedua, melakukan perlindungan digital nan disiplin dengan menerapkan standar pengamanan teknologi info secara konsisten sesuai izin nan berlaku. Ketiga, menjamin integritas dan kerahasiaan info dengan memastikan info negara tidak dimanipulasi alias jatuh ke tangan pihak nan tidak berwenang.

Melalui aktivitas ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah wilayah dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan siber, sehingga pelayanan publik berbasis digital di Aceh Barat dapat melangkah aman, legal, dan terpercaya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara