Titik Api Sulit Padam, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Minta Water Bombing untuk Padamkan Karhutla

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Sabtu (29/8/2026).(Dok.Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah )

GUBERNUR Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meminta seluruh kekuatan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dioptimalkan, termasuk pengerahan armada udara untuk mempercepat pemadaman di wilayah nan tetap terdapat titik api. Arahan tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Sabtu (29/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Agustiar menekankan pentingnya memperkuat operasi water bombing untuk menjangkau titik kebakaran nan susah ditangani melalui jalur darat.

“Kekuatan nan kita miliki kudu dimaksimalkan. Untuk titik-titik nan susah dijangkau melalui darat, operasi water bombing harus dioptimalkan agar pemadaman bisa dilakukan lebih cepat,” tegas Agustiar.

Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib, tetap terdapat 15 titik kebakaran nan belum sukses dipadamkan. Sementara itu, 10 titik nan sebelumnya menjadi letak dengan kondisi terparah telah sukses dipadamkan.

Untuk mendukung pemadaman dari udara, saat ini telah dikerahkan lima unit helikopter water bombing. Namun, tiga unit di antaranya tetap aktif beroperasi, sedangkan dua unit lainnya dalam tahap perawatan alias menunggu suku cadang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah wilayah lantaran Karhutla tetap terjadi di sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Gubernur meminta armada udara nan tersedia diarahkan secara efektif ke lokasi-lokasi prioritas sehingga setiap operasi dapat memberikan hasil maksimal.

“Kita kudu memandang titik mana nan paling memerlukan intervensi dari udara. Jangan sampai sumber daya nan ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Semua kudu diarahkan untuk mempercepat pemadaman,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Ahmad Toyib melaporkan terdapat 38.916 titik panas di Kalimantan Tengah. Luas lahan terbakar berasas laporan wilayah mencapai 60.028,77 hektare, sedangkan berasas pantauan Sipongi tercatat 7.634,46 hektare. Adapun jumlah kejadian Karhutla mencapai 2.090 kejadian.

Penanganan Karhutla juga diperkuat dengan pengerahan 7.208 personel campuran nan terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan. Jumlah tersebut ditargetkan dapat dioptimalkan hingga 10.700 personel untuk memperkuat operasi pemadaman dari darat.

Selain pemadaman melalui jalur darat dan udara, pemerintah juga terus menjalankan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Tiga periode penyelenggaraan telah diselesaikan, sedangkan periode keempat berjalan sejak 26 Agustus hingga 2 September 2026.

Agustiar meminta operasi pemadaman difokuskan pada wilayah nan mempunyai tingkat kerawanan dan akibat paling tinggi, antara lain Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur khususnya Sampit, Katingan, dan Seruyan.

Menurutnya, operasi water bombing harus melangkah beriringan dengan pemadaman dari darat. Koordinasi antara tim udara dan pasukan darat diperlukan agar titik api nan dijangkau dari udara dapat segera ditindaklanjuti dan tidak kembali terbakar.

“Water bombing bukan berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan tim di darat. Setelah api ditekan dari udara, pasukan di lapangan kudu memastikan titik tersebut betul-betul kondusif dan tidak muncul kembali,” kata Agustiar.

Masyarakat Dilindungi

Gubernur juga meminta penanganan Karhutla dibarengi dengan perlindungan masyarakat, terutama di wilayah nan kualitas udaranya terdampak kabut asap.

Instansi mengenai diminta segera memastikan keberadaan posko terpadu dan dapur umum, sekaligus menyalurkan air bersih, vitamin, dan masker serta menyediakan akomodasi oksigen bagi penduduk nan membutuhkan.

“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi. Penanganan kudu cepat, terpadu, dan menyentuh langsung kebutuhan warga,” pungkasnya.

Untuk mendukung operasi penanganan Karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan penggunaan biaya Belanja Tidak Terduga (BTT), termasuk untuk mendukung operasional 28 Satgas TNI/Polri dan 79 Satgas BPBD.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta para kepala perangkat wilayah mengenai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (RO/H-4)