Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan biaya desa tidak dipotong oleh pemerintah pusat, tapi tata kelola dan pemanfaatannya diubah agar lebih terukur.
Hal tersebut dikatakan Yandri saat meninjau Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, hari ini.
"Jadi (dana desa) tidak diambil oleh pusat. Presiden Prabowo alias Menteri Desa tidak pernah mengambil biaya desa, tidak. Tapi diubah tata kelolanya, dibuat unit upaya nan tadi fungsinya untuk menghilangkan rentenir, menghapus tengkulak, menjadi off taker, penyaluran pupuk, gas dan sebagainya," ungkap Yandri. dalam keterangannya, Senin (12/4/2026).
"Jadi ini (Kopdes) program nan mulia, jadi jika ada nan bilang biaya desa dipotong oleh pusat, tidak. Ini dibuat tata kelolanya nan lebih masif, lebih banyak dan lebih terukur," sambungnya.
Lebih lanjut, Yandri menyampaikan kehadiran KDMP di seluruh desa dengan beragam unit upaya di dalamnya bakal mendorong pemerataan ekonomi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, ialah membangun dari desa dan dari bawah untuk mengentaskan kemiskinan.
Menurutnya, pemerataan ekonomi perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan. Ia menilai Kopdes adalah perangkat nan tepat untuk terwujudnya pemerataan ekonomi.
Untuk itu, dia mengusulkan untuk moratorium alias di stop dulu izin-izin baru retail modern nan lain lantaran bakal digantikan fungsinya oleh Kopdes Merah Putih.
Yandri juga membujuk seluruh masyarakat desa untuk terlibat aktif dan menyukseskan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, jika Kopdes sukses maka 80 persen sisa hasil usahanya bakal kembali ke personil koperasi, ialah masyarakat desa. Selain itu, 20 persen untung KDMP juga bakal masuk menjadi pendapatan original desa.
"Inilah bedanya dengan Alfamart, Indomart alias ritel modern nan lain, jika Alfamart, Indomart untung diambil semua oleh pemiliknya, tapi jika Kopdes nan digagas oleh Bapak Presiden Prabowo seratus persen (keuntungan) buat rakyat di desa itu," paparnya.
Yandri pun optimistis KDMP di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut bakal sukses dan menjadi perangkat untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Sebagai informasi, KDMP Bubung mempunyai unit upaya nan terbagi dalam delapan gerai, seperti gerai sembako, pertanian, pangkalan LPG, klinik, apotek, jual beli hasil bumi, simpan pinjam serta pemasok BRIlink.
Turut datang dalam aktivitas ini ialah Anggota DPR RI Fraksi PAN Sarifuddin Sudding, Bupati Banggai Amirudin, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Saripudin Tjatjo, Sekda Banggai Moh Ramli Tongko serta jejeran forkopimda Kabupaten Banggai. Turut mendampingi Mendes Yandri dalam peninjauan ini ialah Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik. (akn/ega)
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·