Tertibkan Pedagang Puncak, KDM Janjikan Bantuan Modal hingga Peluang Kerja

Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor mendorong gerobak milik pedagang saat pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).(Antara)

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memastikan pemerintah telah menyiapkan beragam langkah untuk membantu para pedagang nan terdampak penertiban di Rest Area Seger Alam, area Puncak Pass, Cipanas, Kabupaten Cianjur. Bantuan nan disiapkan mencakup modal upaya hingga Rp10 juta serta akses ke beragam kesempatan kerja baru, baik di sektor umum maupun jasa kebersihan.

Sebagai tahap awal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menyalurkan support guna memenuhi kebutuhan hidup para pedagang sekaligus memberikan modal untuk memulai upaya baru setelah proses penertiban dilakukan. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak agar tetap mempunyai sumber penghasilan dan bisa kembali menjalankan aktivitas ekonomi.

"Ya tahap pertama kita hari ini kan selesaikan dulu aja memberikan kompensasi untuk mereka untuk biaya hidup. Dan untuk modal upaya baru," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6).

Menurut Dedi, nilai support modal nan diberikan sebenarnya cukup besar untuk menjadi titik awal membangun upaya baru. Ia menilai keberhasilan upaya tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga keahlian pengelolaan dan strategi upaya nan dijalankan oleh penerimanya.

"Jadi jika ngomong Rp10 juta, kecil. Bagi mereka nan pandai usaha, itu bisa berkembang menjadi besar," kata Dedi.

Selain support modal, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan program jangka panjang untuk memastikan para pedagang terdampak mempunyai penghasilan nan lebih stabil. Salah satu langkah nan tengah disiapkan adalah membuka kesempatan kerja di sektor kebersihan jalan.

Dedi menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kebersihan tetap cukup tinggi, terutama untuk mendukung pemeliharaan beragam ruas jalan strategis di wilayah Jawa Barat. Karena itu, masyarakat nan terdampak penertiban berkesempatan untuk berasosiasi sebagai tenaga kebersihan andaikan berminat.

"Kita nan jelas, kita memerlukan tenaga kerja kebersihan, jalan. Karena di ruas jalan itu diperlukan dan kelak nan bersedia bisa menjadi tenaga kerja kebersihan jalan," ujarnya.

Untuk memastikan program melangkah efektif, pemerintah wilayah bakal melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kondisi masing-masing pedagang. Data tersebut bakal digunakan untuk mencocokkan keahlian dan kebutuhan mereka dengan kesempatan kerja nan tersedia.

Sementara itu, bagi pedagang maupun personil keluarganya nan tetap berada dalam usia produktif, khususnya di bawah 30 tahun, Pemprov Jawa Barat juga membuka akses training kerja nan diarahkan ke sektor industri manufaktur. Industri garmen disebut tetap mempunyai kebutuhan tenaga kerja nan cukup besar dan berpotensi menjadi pengganti sumber penghasilan bagi penduduk terdampak.

"Nanti kita juga banyak ruang-ruang pekerjaan nan bisa kita latih. Kita arahkan jika usianya di bawah 30, sektor garmen tetap terbuka. Nanti kita bisa latih mereka," tutur Dedi.

Melalui kombinasi support modal, training keterampilan, dan penyaluran tenaga kerja, Pemprov Jawa Barat berambisi para pedagang nan terdampak penertiban di area Puncak dapat segera bangkit secara ekonomi dan memperoleh kesempatan upaya maupun pekerjaan nan lebih berkelanjutan. (Ant/E-4)