Andhika Satya Desak TVRI Transparan soal Hak Siar Piala Dunia, Soroti Anggaran dan Modernisasi Siaran

Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya(dok.istimewa)

ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho mendorong TVRI mempercepat modernisasi prasarana penyiaran dan transformasi digital di tengah penurunan pagu sugestif anggaran nan diterima lembaga penyiaran publik tersebut.

Hal itu disampaikan Andhika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI berbareng TVRI, RRI, dan Antara mengenai pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Andhika, TVRI mempunyai peran strategis sebagai lembaga penyiaran publik nan bekerja menyediakan jasa informasi, pendidikan, dan budaya bagi masyarakat, termasuk penduduk nan berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“TVRI bukan media nan berorientasi keuntungan. Kehadirannya sangat krusial untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses info nan merata,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai support pendanaan tambahan, termasuk melalui skema pinjaman luar negeri, kudu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas jasa publik. Ia meminta TVRI memprioritaskan modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, digitalisasi proses produksi, serta penguatan siaran daerah.

Menurutnya, tetap terdapat sejumlah wilayah nan menghadapi keterbatasan akses terhadap siaran televisi digital maupun info nasional. Karena itu, peningkatan prasarana penyiaran dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Selain menyoroti persoalan anggaran, Andhika juga mempertanyakan besaran biaya hak siar Piala Dunia nan disebut mencapai sekitar 80 juta dolar Amerika Serikat.

Ia mengaku menerima info bahwa nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan biaya kewenangan siar nan dibayarkan sejumlah negara di area Asia Tenggara. Berdasarkan info nan diterimanya, Thailand disebut mengeluarkan sekitar 40 juta dolar AS, sementara Malaysia sekitar 35 juta dolar AS. Adapun Tiongkok disebut berada di kisaran 60 juta dolar AS.

Atas dasar itu, Andhika meminta TVRI memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sistem penetapan dan kalkulasi biaya kewenangan siar tersebut.

“Transparansi krusial agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan anggaran dan untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andhika juga mendorong TVRI meningkatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, capaian PNBP nan saat ini berada di kisaran Rp400 miliar tetap dapat ditingkatkan melalui penguatan keahlian dan penemuan lembaga.

Ia berambisi TVRI bisa memperbesar pendapatan tanpa mengurangi kegunaan utamanya sebagai penyedia jasa info publik nan berbobot dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Cah/P-3)