Ternyata! Ini Alasan BPS Minta Tambahan Rp 1,47 T ke DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat lampu hijau dari Komisi X DPR RI untuk menggunakan anggaran sebesar Rp6,48 triliun pada 2027. Namun, nomor tersebut dinilai belum cukup untuk membiayai seluruh program prioritas nasional, sehingga BPS tetap mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp1,47 triliun.

Persetujuan pagu anggaran itu diberikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi X DPR RI setelah melalui lima kali pembahasan. Dari total anggaran Rp6,48 triliun, porsi terbesar alias 77,18% dialokasikan untuk BPS kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan, dari total pagu nan telah disetujui, sebanyak Rp4,999 triliun dialokasikan untuk 502 BPS kabupaten/kota. Sementara itu, BPS provinsi memperoleh Rp718,45 miliar alias 11,09%, dan satuan kerja pusat mendapat Rp759,58 miliar alias 11,73%.

"Dari total pagu anggaran tahun 2027, sebanyak Rp2,82 triliun alias 43,51% dialokasikan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), sedangkan Rp3,66 triliun alias 56,49% digunakan untuk Program Dukungan Manajemen (Dukman)," ujar Zulkipli dalam RDP berbareng Komisi X DPR RI, Rabu (2/9/2026).

Jika dirinci berasas jenis belanja, anggaran operasional mencapai Rp3,57 triliun nan mencakup penghasilan pegawai dan operasional perkantoran. Adapun shopping nonoperasional sebesar Rp2,91 triliun digunakan untuk pembiayaan survei rutin, program prioritas nasional, hingga aktivitas pendukung program Dukungan Manajemen.

Meski demikian, BPS menilai kebutuhan anggaran pada 2027 tetap lebih besar dibandingkan pagu nan telah disetujui. Lembaga statistik tersebut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun.

Tambahan biaya itu terdiri dari Rp926,3 miliar untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Rp546,87 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.

Salah satu kebutuhan tambahan terbesar adalah untuk membiayai Survei Ekonomi Terintegrasi, nan merupakan tindak lanjut dari Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026.

Survei ini diperlukan untuk memperdalam info karakter upaya di Indonesia sekaligus menjadi dasar penyusunan Tabel Input Output, salah satu instrumen krusial dalam perencanaan ekonomi nasional.

Selain itu, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk pembangunan dan revitalisasi gedung instansi BPS di beragam daerah. Dana tersebut bakal digunakan untuk memperbaiki instansi nan sudah tidak layak pakai serta memulihkan instansi BPS nan terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Flores, Nusa Tenggara Timur.

Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI juga memberikan sejumlah catatan kepada BPS. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta BPS terus meningkatkan kecermatan dan kualitas info sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, penguatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi, serta pengembangan metodologi statistik kudu menjadi prioritas agar info nan dihasilkan semakin jeli dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

"Beberapa program nan kudu diperkuat antara lain kualitas dan kapabilitas SDM BPS baik di tingkat pusat maupun wilayah termasuk kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi dan metodologi statistik sehingga penyelenggaraan aktivitas statistik berjalan secara lebih efektif, efisien, akurat, dan optimal," kata Lalu.

Ke depan, BPS juga bakal mengawal sejumlah program strategis nasional, mulai dari pemanfaatan big info untuk statistik resmi, penyusunan info inflasi, program Desa Cinta Statistik, penyediaan parameter pendukung Visi Indonesia Emas 2045, hingga koordinasi proses aksesi OECD di bagian statistik.

Dengan jumlah 539 satuan kerja nan tersebar di seluruh Indonesia dan semakin besarnya kebutuhan info berkualitas, tambahan anggaran dinilai menjadi kunci agar BPS bisa menjalankan seluruh mandat statistik nasional secara optimal pada 2027.

(chd/haa) [Gambas:Video CNBC]