Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin, mendorong agar persidangan militer kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS, Andrie Yunus digelar secara terbuka dan transparan guna memastikan keadilan betul-betul tercapai.
Hal ini disampaikan TB Hasanuddin menyusul babak baru kasus Andrie Yunus usai Oditurat Militer II-07 Jakarta resmi melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
“Saya pribadi berambisi pengadilan itu walaupun itu pengadilan militer ya, dibuka secara terbuka dan terang benderang sehingga kelak masyarakat memberikan kontribusi nan sebaik-baiknya agar keadilan itu dicapai dengan sebaik-baiknya,” kata TB Hasanuddin di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Menurut dia, keterbukaan persidangan menjadi krusial agar proses norma tidak hanya melangkah formal, tetapi juga bisa mengungkap seluruh fakta, termasuk kemungkinan adanya pihak lain nan terlibat.
“Makanya saya katakan kita lihat di peradilan itu. nan krusial walaupun peradilan itu sifatnya peradilan militer, sebaiknya terbuka dan diawasi oleh kita semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, mengenai adanya penolakan dari pihak Andrie Yunus untuk mengikuti persidangan militer dan kemauan agar perkara diadili di peradilan umum, TB Hasanuddin berujar bahwa saat ini sistem norma nan bertindak tetap mengharuskan seluruh perkara prajurit TNI diproses melalui peradilan militer.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang ini peradilan militer belum dirubah, belum direvisi… sehingga semua perbuatan prajurit, apakah itu perbuatan semi-militer, militer maupun sipil, tetap dilakukan di pengadilan militer,” jelasnya.
2 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·