Tanah Negara Disiapkan Jadi Hunian Masyarakat, Begini Konsep Besarnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Seusai berjumpa Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait langsung menyiapkan jurus baru untuk mengejar pembangunan rumah rakyat. Puluhan hektare tanah negara di sejumlah wilayah mulai dipetakan untuk dimanfaatkan menjadi area hunian

Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk mempercepat penyediaan kediaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu nan disiapkan adalah pemanfaatan tanah milik negara nan berada di sejumlah letak untuk pembangunan rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan pengarahan Presiden Prabowo Subianto mengenai konsep Indonesia ASRI, ialah lingkungan nan aman, sehat, resik, dan indah.

"Kemarin saya rapat dengan Presiden, kita memang bicarakan soal Indonesia ASRI. Jadi memang Presiden sangat konsen sekali ya, aman, sehat, resik, indah. Dan saya sampaikan kepada Presiden di rapat itu bahwa Presiden itu sudah menyampaikan dan kita sudah lakukan rumah itu bisa dua ya intinya; membangun baru alias renovasi," kata Maruarar usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/26).

Untuk rumah baru, pemerintah mempunyai skema rumah subsidi nan mencakup rumah tapak maupun rumah susun. Pengembangan rumah susun juga mulai digenjot setelah proyek kediaman di area Manggarai, Jakarta, mulai berjalan.

Di sisi lain, pemerintah tengah menginventarisasi lahan negara nan dapat dimanfaatkan untuk proyek hunian. Sejumlah kementerian dan BUMN telah dilibatkan, sementara opsi pembiayaan dan pihak nan bakal mengerjakan pembangunan tetap disiapkan.

"Kemudian kami juga minta doanya, sudah ditugaskan untuk Danantara sesudah proses hibahnya selesai untuk di Meikarta. Kemudian kami juga sudah mendapatkan support dari dua departemen, nan pertama Menteri Hukum itu ada sekitar 3 hektar ya di Tangerang. Kemudian dari Menteri Komdigi sekitar 40 alias 45 hektar di Depok," ujar Maruarar.

Skema pembangunan bakal disesuaikan dengan karakter aset dan proyek. Pemerintah membuka ruang bagi beragam sumber pembiayaan dan pelaksana, termasuk melalui APBN, BUMN, maupun swasta, dengan izin nan sedang dipersiapkan.

"Jadi kita melakukan itu. Skema-skemanya sedang disiapkan oleh Pak Para Dirjen. Jadi jika tanah negara, kelak nan bangun siapa? Kalau APBN, apakah APBN ya, apakah BUMN, apakah swasta? Nanti sifatnya seperti apa, itu kelak beragam macam menu kita siapkan," katanya.

Selain lahan di Tangerang dan Depok, pemerintah juga menyiapkan aset milik PT Kereta Api Indonesia untuk mendukung program tersebut. Pembahasan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah dilakukan mengenai proses pemanfaatannya.

Program ini melangkah berbarengan dengan dua jalur utama penyediaan hunian, ialah pembangunan rumah baru dan pembaharuan rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun ini, BSPS ditargetkan menjangkau sekitar 400.000 rumah, naik signifikan dari 45.000 rumah pada tahun sebelumnya.

"Nah minta doanya semoga kita melakukan lompatan-lompatan nan jumlahnya besar di tahun ini dan tahun depan. Kenapa? Tanahnya ada di Meikarta 30 hektar, ada di Depok 45 hektar, saya juga dibantu oleh Kementerian Hukum, Pak Maman, itu Menteri Hukum bantu ada sekitar 3 hektar di Tangerang. Nah itulah kita persiapkan regulasinya, Irjen, bagian norma siapkan regulasi-regulasinya, SDM-nya agar kita bisa mengelola ini melakukan lompatan-lompatan," ujar Maruarar.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]